Pasangan Azam Bertekad Kembalikan Aceh Selatan yang Bersih dan Berwibawa

Sistem pendidikan selama ini justru membuat generasi muda semakin larut dalam hiruk pikuk pragmatisme dan oportunitas

Pasangan Azam Bertekad Kembalikan Aceh Selatan yang Bersih dan Berwibawa

Pasangan Azam Bertekad Kembalikan Aceh Selatan yang Bersih dan Berwibawa

Sistem pendidikan selama ini justru membuat generasi muda semakin larut dalam hiruk pikuk pragmatisme dan oportunitas

Tapaktuan - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan nomor urut 2, H Azwir S.Sos – Tgk Amran (Azam) bertekad mengembalikan karakter aparatur dan birokrasi Pemerintah Aceh Selatan yang selama lima tahun terakhir terkesan sudah tidak terkontrol lagi kembali ke arah lebih bersih dan berwibawa.

“Perilaku aparatur pemerintah dan birokrasi yang tidak terkontrol telah membuat wibawa pemerintah semakin lemah. Anggaran Pembangunan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan riil (berdasarkan data yang valid) telah digunakan dengan sewenang-wenang tanpa melalui sebuah perencanaan yang baik dan terukur,” kata Calon Wakil Bupati Aceh Selatan Tgk Amran didampingi Calon Bupati H Azwir membacakan visi misi dan program kerja pasangan Azam di Gedung DPRK, Tapaktuan, Kamis 15 Fabruari 2018.

Menurutnya, selama ini perhatian Pemerintah Aceh Selatan terhadap pelayanan publik secara maksimal menjadi terabaikan. Fungsi dan peran aparatur teknis yang seharusnya menjadi pendukung produktivitas masyarakat malah mengalokasikan pikiran dan waktunya untuk mempertahankan eksistensi dalam jajaran struktural pemerintahan.

“Hilangnya jati diri orang Acèh Selatan yang memiliki budaya mandiri, kepekaan sosial dan nilai gotong royong yang menjadi landasan bagi kemajuan peradaban konflik dan sistem politik yang berlangsung selama ini telah melahirkan nilai-nilai pragmatisme dalam diri masyarakat yang dari waktu ke waktu tumbuh semakin besar. Di sisi lain perkembangan sistem pendidikan yang ada tidak mampu memperbaiki kerusakan nilai-kepekaan sosial dan gotong royong dalam masyarakat,” ungkapnya.

Lanjut Tgk Amran, sistem pendidikan selama ini justru membuat generasi muda semakin larut dalam hiruk pikuk pragmatisme dan oportunitas yang dipertontonkan oleh orang tua dan lingkungannya. Sehingga tidak mengherankan jika selama ini Aceh Selatan telah melahirkan pemimpin-pemimpin yang lemah dan tidak memiliki integritas serta berkomitmen untuk pembangunan. Intoleransi terhadap perbedaan juga semakin memprihatinkan, baik dalam aspek agama maupun dalam berbagai strata sosial lainnya sehingga berpotensi melahirkan generasi yang rentan terhadap konflik horizontal secara berkepanjangan.

Sendi-sendi ekonomi yang berkarakter mandiri yang terus melemah semakin memperparah kesenjangan sosial dan kemiskinan. Padahal pada periode 2007-2012 angka kemiskinan Aceh Selatan berhasil ditekan secara signifikan. Namun di era berikutnya, kesenjangan terhadap akses dan kesempatan dalam berbagai sektor perekonomian telah meluluhlantakkan kekuatan ekonomi masyarakat.

“Hal ini disebabkan karena beberapa sarana dan prasarana dasar ekonomi masyarakat seperti pertanian dan perkebunan tidak mendapatkan perhatian serius dari Pemkab Aceh Selatan sehingga masyarakat berada dalam situasi terjepit. Tidak berlebihan bila periode ini rakyat Aceh Selatan disebut berada dalam jurang kehancuran. Sebagai dampaknya perilaku penyimpangan anggaran publik oleh aparatur pemerintah menjadi sebuah tontonan dan suatu keniscayaan. Di sisi lain masyarakat yang tidak memiliki peluang dan akses terhadap anggaran semakin terpuruk dan termarginalkan,” sesalnya.

Padahal, ujar Tgk Amran, Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki nilai strategis bagi Provinsi Aceh sejak era pra-kemerdekaan sampai sekarang. Kontribusi Aceh Selatan di berbagai bidang di level Provinsi Aceh telah diakui oleh semua elemen daerah. Namun sayangnya berbagai gejolak sosial dan politik serta bencana yang terjadi dalam empat dasawarsa terakhir telah menyebabkan Aceh Selatan tertinggal dalam berbagai bidang dengan kabupaten lain, walaupun dalam hal-hal tertentu beberapa inovasi dan gagasan-gagasan penting tetap lahir dan muncul di Aceh Selatan.

Sayangnya, lanjut Tgk Amran, diperiode pemerintah sekarang Aceh Selatan kembali mengalami stagnasi dan kemunduran akibat dari lemahnya perencanaan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Hal ini berdampak secara luas terhadap rendahnya produktivitas masyarakat, angka kemiskinan tidak menurun dari kisaran 13,48% (di atas rata-rata nasional). Kualitas pendidikan semakin menurun, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas semakin sulit dan yang tidak kalah pentingnya adalah stagnannya kemampuan fiskal daerah yang berpotensi menjadi acaman bagi keberlanjutan pembangunan Aceh Selatan paska dana otsus.

Menurutnya, tingkat kemanfaatan pembangunan Aceh Selatan dalam lima tahun terakhir sangat rendah meskipun didukung oleh alokasi dana pembangunan yang rata-rata berkisar Rp 1,2 triliun  per tahun. Hal itu terjadi disebabkan karena pembangunan yang dilaksanakan tanpa menganut prinsip-prinsip evidence based planning. Hal ini menjadi sinyal berbahaya mengingat alokasi dana otsus akan berakhir pada tahun 2027. Kasus yang paling kronis terjadi di beberapa Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) penting dan strategis seperti Dinas Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Kesehatan. Padahal satuan-satuan kerja tersebut menyerap anggaran paling besar dibandingkan satuan kerja lainnya. Celakanya pola ini justru telah menjadi trend dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu, kata dia, sebuah keniscayaan bagi pimpinan Aceh Selatan ke depan untuk mengamputasi trend negatif ini agar Aceh Selatan tidak kehilangan momentum emas dalam membangun dirinya untuk menjadi daerah maju dan sejahtera.

Sebab ada tiga masalah pokok di Aceh Selatan dalam mewujudkan cita-cita dan amanat rakyat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UU PA) Nomor 11 Tahun 2006.

Pertama hilangnya karakter pemerintahan yang bersih dan berwibawa akibat lemahnya sistem kepemimpinan yang seharusnya berperan dalam memberikan suri tauladan bagi segenap lapisan aparatur pemerintah. Kedua hilangnya jati diri orang Acèh Selatan yang memiliki budaya mandiri, kepekaan sosial dan nilai gotong royong yang menjadi landasan bagi kemajuan peradaban dan ketiga melemahnya sendi-sendi ekonomi yang berkarakter mandiri.

Indikasi dari semua permasalahan tersebut, Tgk Amran memaparkan data dan fakta problematika sosial dan pembangunan di Aceh Selatan dalam bentuk isu strategis. Yakni masih tingginya tingkat pengangguran dan sulitnya lapangan pekerjaan, sulitnya kondisi ekonomi rakyat hal itu identik dengan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, minimnya infrastruktur dasar yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kemudian masih lemahnya peningkatan akses dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu peningkatan akses dan pelayanan pendidikan, perlu peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola dan pelayanan publik, pengembangan pertanian dan kemandirian pangan, pengembangan perikanan dan peternakan, pengembangan industri kecil dan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perlindungan terhadap hasil produksi masyarakat, penguatan pemerintah gampong dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan, penguatan masyarakat sadar bencana, pengembangan dan penguatan kemandirian ekonomi dayah, menumbuhkan upaya-upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata serta keadilan hukum bagi semua lapisan.

Karena itu, kata Tgk Amran, jika dirinya bersama calon Bupati H Azwir dipercayakan oleh rakyat memimpin Aceh Selatan lima tahun ke depan maka pasangan nomor urut 2 tersebut menjadikan visi utamanya dalam bekerja mewujudkan Aceh Selatan yang berkeadilan secara sosial dan ekonomi. 

Menurutnya, visi tersebut mengandung dua kata kunci yakni berkeadilan secara sosial bermakna Pemkab Aceh Selatan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Aceh Selatan dalam berbagai sendi kehidupan. Jaminan kesejahteraan diwujudkan dalam kebijakan anggaran yang pro rakyat. Kemudian berkeadilan secara ekonomi bermakna rakyat Aceh Selatan memiliki akses yang sangat mudah terhadap pengembangan sumber- sumber produksi masyarakat dalam rangka menjadikan rakyat Aceh Selatan berdaya secara ekonomi.

Sedangkan misinya adalah mewujudkan nilai-nilai syariat islam dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, membangun generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional, memastikan kemudahan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta santunan sosial secara terintegrasi, penguatan sistem perencanaan daerah yang lebih efektif dan efisien, penyederhanaan sistem pelayanan birokrasi pemerintahan, penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang secara merata dan berkeadilan, peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan lapangan kerja dari sektor produksi dan jasa, penguatan basis produksi masyarakat dalam sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, mewujudkan terbangunnya sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif serta pembangunan kawasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pihaknya, kata Tgk Amran, memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa rakyat Aceh Selatan masih memiliki landasan spiritual yang dapat dijadikan modal untuk meluruskan kembali arah pembangunan Aceh Selatan. Ini dapat menjadi modal dalam hal reorientasi sumber daya manusia dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

“Kami berkeyakinan dapat melahirkan sebuah ideologi yang menjadi pemersatu dan landasan perjuangan bagi rakyat Aceh Selatan yang bermartabat ke depannya,” pungkasnya.[]