PAW Anggota DPRK Belum Juga Dilantik, Ini Jawaban Ketua DPRK Bireuen

"Penundaan adalah keputusan Banmus yang khusus membahas persoalan itu. Langkah ini diambil karena mengindahkan surat dari penasehat hukum yang meminta penundaan proses PAW dan pelantikan"

PAW Anggota DPRK Belum Juga Dilantik, Ini Jawaban Ketua DPRK Bireuen
Ketua DPRK Bireuen, Ridwan Muhammad SE, M.Si

PAW Anggota DPRK Belum Juga Dilantik, Ini Jawaban Ketua DPRK Bireuen

"Penundaan adalah keputusan Banmus yang khusus membahas persoalan itu. Langkah ini diambil karena mengindahkan surat dari penasehat hukum yang meminta penundaan proses PAW dan pelantikan"

Bireuen - Meskipun Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1133/2017 tertanggal 15 November tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupeten (DPRK) Bireuen, Abdul Gani Isa yang digantikan Amryadi (Tgk Am Cureh) sudah diterima, namun DPRK setempat masih menunda pelantikan tersebut dikarenakan keputusan Badan Musyawarah (Banmus).

Hal itu dikatakan Ketua DPRK Bireuen, Ridwan Muhammad SE, M.Si kepada Acehnews.co saat dijumpai di ruang kerjanya untuk dimintai konfirmasi menyangkut perihal SK Gubernur tersebut.

"Penundaan adalah keputusan Banmus yang khusus membahas persoalan itu. Langkah ini diambil karena mengindahkan surat dari penasehat hukum yang meminta penundaan proses PAW dan pelantikan," katanya.

"SK dari Gubernur Aceh tentang PAW masuk tanggal 28 November,  Surat dari kuasa hukum Abdul Gani Isa masuk tanggal 2 Desember," timpal Ridwan.

Menurutnya, Pimpinan DPRK tidak mempunyai wewenang untuk langsung membuat pelantikan, melainkan harus dibahas dulu di Banmus. Karena ada dua surat yang diterimanya pihak DPRK, dan hasil pembahasan memutuskan mengindahkan surat dari penasehat hukum Abdul Gani Isa.

Ridwan menambahkan, surat masuk tersebut kemudian dibawa ke Badan Musyawarah, hasil di Banmus menyatakan untuk menunda dan mengindahkan surat dari kuasa hukum yang meminta penundaan karena SK tersebut digugat ke PTUN.

"Pihak Abdul Gani Isa melalui surat dari penasehat hukumnya melakukan langkah hukum menggugat SK Gubernur Aceh Nomor 171/1133/2017 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," jelasnya.

Kemudian, katanya, dari hasil keputusan Banmus, pimpinan DPRK akan melakukan konsultasi ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia di Jakarta yang direncanakan pada tanggal 15 Desember 2017 mendatang.

Ketika disinggung kenapa proses menyangkut SK dan konsultasi  terkesan diperlambat, Ketua DPRK Bireuen menyatakan, hal tersebut dikarenakan saat ini pihaknya sedang membahas anggaran Bireuen tahun 2018 secara maraton, yang membuat waktu tersita kepada pembahasan anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dan Badan Anggaran Bireuen.

Untuk konsultasi ke MA, menurutnya, DPRK Bireuen akan mengutus 3 orang saja, yaitu dirinya selaku ketua, Wakil Ketua II Athaillah M Saleh dan Ketua Fraksi Partai Aceh Rusydi Muktar. Sedangkan Wakil Ketua I tinggal dikarenakan pimpinan tidak boleh kosong.

"Di Banmus kemaren yang hadir 19 orang, diputuskan mengindahkan surat penasehat hukum dan menunda proses tersebut, kemudian melakukan Konsultasi ke MA, yang berangkat saya, pak Athaillah dan Rusydi," ungkap dia.

Sementara berdasarkan penelusuran yang diperoleh Acehnews.co, SK Gubernur Aceh Nomor 171/1133/2017 dan surat Bupati Bireuen nomor 171.2/133 ditandatangani oleh Bupati Bireuen H Saifannur pada tanggal 22 November 2017, bersifat segera. Sebagai pengantar lampiran berkas perihal PAW Anggota DPRK Bireuen dari Partai Aceh diterima Kabag Risalah, Mulyadi dengan tanda terima 24 November 2017.

http://acehnews.co/upload/243-acehnews-40bcd7.jpg

Sedangkan surat dari Penasehat Hukum Abdul Gani Isa dari Basrun Yusuf dan Partners, yang ditujukan untuk Ketua dan Sekretaris Dewan Bireuen, tertanggal Banda Aceh 28 November 2017, Nomor 28/BY-P/PER/XI/2017, sifat segera. Perihal permohonan penundaan pemberhentian pergantian Antar Waktu (PAW) And. And. Gani Isa, yang diterima oleh DPRK Bireuen pada 29 November 2017.

Pernyataan tentang tanggal masuk kedua surat tersebut, berdasarkan informasi Ketua DPRK Bireuen berbeda dengan data yang diterima Acehnews.co.[]