Pelecehan Seksual Terhadap Anak Meningkat, Aliansi Perempuan Demo DPRK Bener Meriah 

Terkait pelecehan kekerasan seksual terhadap anak, Kabupaten Bener Meriah menempati peringkat ke 6 dari 23 Kabupaten di Aceh.

Pelecehan Seksual Terhadap Anak Meningkat, Aliansi Perempuan Demo DPRK Bener Meriah 

Pelecehan Seksual Terhadap Anak Meningkat, Aliansi Perempuan Demo DPRK Bener Meriah 

Terkait pelecehan kekerasan seksual terhadap anak, Kabupaten Bener Meriah menempati peringkat ke 6 dari 23 Kabupaten di Aceh.

Bener Meriah - Meningkatnya kasus pelecehan kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2018 di Kabupaten Bener Meriah membuat belasan perempuan yang mengatasnamakan Aliansi Perlindungan Anak Gayo (APAG), Aliansi Pergerakan Perempuan untuk Anak Gayo (APPAG) dan Forum koordinasi Perempuan Bener Meriah (FKPBM) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah guna mendesak eksekutif dan legislatif membuat Qanun perlindungan perempuan dan anakk, Kamis 25 Oktober 2018. 

Kehadiran belasan perempuan yang dikoordinatori Raylawati, SH ke DPRK Bener Meriah disambut Wakil I Ketua DPRK Bener Meriah Darwinsah, dan Anggota DPRK Tgk. Usman Yacub, Mahmudi, S. Sos, dan dr. Jwahirsyah Putra. 

Di hadapan para Anggota DPRK, Raylawati menyampaikan sedikitnya 6 poin tuntutan mereka yang harus segera dilaksanakan pihak legislatif diantaranya.

1. Mengesankan Qanun pemberdayaan perempuan dan Qanun perlindungan anak
2. Menganggarakan biaya yang signifikan buat sektor pemberdayaan dan perlindungan anak
3. Bersama sama eksekutif membentuk satgas perlindungan anak Kabupaten Bener Meriah 
4. Berkomitmen mewujudkan kota layak anak melalui pemenuhan indikator
5. Mendorong lahirnya Qanun adat parak bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Tetap menjunjung tinggi Azas keadilan dan kesehatan dalam bingkai hak asasi manusia. 

Sementara menurut, Ayu Rita Jahara, S. Pd, yang juga merupakan salah satu Anggota Aliansi Pergerakan Perempuan untuk anak Gayo (APPAG), terkait pelecehan kekerasan seksual terhadap anak untuk saat ini Kabupaten Bener Meriah menempati peringkat ke 6 dari 23 Kabupaten di Aceh. 

"Sebagai orang tua kita merasa resah dan khawatir, apabila hal ini tidak ditangapi dengan serius oleh pihak-pihak yang membidanginya," ungkap Ayu Rita. 

Senada dengan Ayu Rita, Marhamah juga mendesak DPRK untuk mengevaluasi kinerja instansi terkait yang membidangi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bener Meriah. 

Menurut Marhamah, berkaca dari kasus yang menimpa anak-anak (pelecehan) yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah, hampir 70 persennya pelakunya adalah orang-orang dekat korban.

"Untuk itu kita mendesak DPRK Bener Meriah agar segera mendorong peran aktif dinas terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak menitipkan anaknya kepada sembarangan orang," pintanya. 

Menangani apa yang dituntun belasan perempuan itu, Wakil I Ketua DPRK Bener Meriah Darwinsah mengatakan, pihaknya sangat mendukung apa yang dituntut aliansi perempuan tersebut, baik itu terkait anggran maupun Qanun. Untuk itu guna lebih mengakomodir semua saran dan tuntutan pihaknya akan membuka ruang untuk saling berdiskusi dan dalam hal ini di DPRK ada badan legislatif (Banleg) dan Komisi D yang membidangi hal itu. Ujar Darwin. 

"Baik dinas terkait maupun Komisi D untuk duduk dan mendiskusikan solusi terbaik ke depannya menyakut perlindungan perempuan dan anak," jelasnya. 

Sedangkan menurut Tgk. Usaman Yacub, pihaknya perlu untuk diberikan bahan bahan terkait apa yang dibutuhkan terhadap penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

"Sebagai Anggota DPRK kami juga masih memiliki keterbatasan baik dari segi Qanun maupun hal lainnya," sebut politisi PDA itu. 

hal itu juga disampaikan Anggota DPRK Bener Meriah lainnya, dr. Jwahirsyah Putra, Perlu kiiranya untuk membentuk instansi khusus yang menangani hal ini, karena selama ini tim perlindungan perempuan dan anak di bawah naungan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga. Jadi Secara otomatis anggaran mereka akan terbagi. 

"Untuk itu, perlu dibentuk apakah itu UPTD atau sejenisnya yang berdiri sendiri dan membidangi persoalan ini," tandas Politisi PDIP itu.[]