Pemda Bener Meriah Gelar FGD Tentang 6 Qanun

'Terkait dengan penelitian secara akademisnya kita telah ada MoU dengan Unisyiah."

Pemda Bener Meriah Gelar FGD Tentang 6 Qanun
Kabag HukumKabupaten Bener Meriah, Eddy Iwansyah Putra, SH

Pemda Bener Meriah Gelar FGD Tentang 6 Qanun

'Terkait dengan penelitian secara akademisnya kita telah ada MoU dengan Unisyiah."

Bener Meriah - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui bagiaan Hukum, gelar Focus Group Discussion (FGD) tentang 6 rancangan Qanun Bener Meriah.

Kepala bagian hukum  (Kabag Hukum) Kabupaten Bener Meriah, Eddy Iwansyah Putra, SH memaparkan, kemarin (Rabu 19/09-red) kita telah laksanakan FGD menyakut 6 rancangan Qanun Bener Meriah.

FGD untuk 6 rancangan Qanun tersebut, menurut Eddy, terkait dengan penelitian secara akademisnya kita telah ada MoU dengan Unisyiah. 

Eddy Iwansyah Putra lebih lanjut mengatakan, dalam melahirkan Qanun, banyak proses yang harus dilalui salah satunya yaitu tinjauan dari segi akademis yang dilakukan dalam focus groub discussion dan hal itu tidak cukup dalam satu kali untuk dilakukan sebelum diseminarkan, selanjutnya kita menyerahkan rancangan kepada DPRK melalui badan legeslasi (Banleg) yang kemudian akan dibahas secara bersamaan-sama pasal demi pasal. 

Adapun 6 rancangan Qanun diantaranya, Qanun tentang Pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Qanun ini adalah berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, selanjutnya rancangan Qanun tentang Perlindungan anak ( Undang-undang nomor 11 tahun 2006)  tentang Pemerintah Aceh, selanjutnya rancangan Qanun tentang perlindungan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan, dasar Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Qanun tentang Pariwisata Islam ( Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Selanjutnya Qanun tentang Kebersihan lingkungan ibu Kota Kabupaten Bener Meriah ini berdasar Keputusan menteri dalam negeri nomor 100-53 tahun 2018 tentang peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional, dan Qanun tentang ketahanan pangan di wilaya Kabupaten Bener Meriah, dasar ( Kemendagri nomor 100-53 tahun 2018 tentang peringkat dan status kinerja penyelenggara pemerintah daerah secara nasional.

Eddy Iwansyah Putra berharap, setelah dilaksanakan proses itu kita berharap kepada pihak Legislatif nantinya dapat segera disidangkan agar ke-6 rancangan Qanun tersebut dapat disahkan menjadi Qanun Bener Meriah. []