Pemda Bener Meriah Gelar Rapat Persiapan Perubahan Qanun dan Perbup Nomenlalatur SKPK

Sebagai persiapan pemenuhan kebutuhan organisasi pada tahun 2019 .

Pemda Bener Meriah Gelar Rapat Persiapan Perubahan Qanun dan Perbup Nomenlalatur SKPK

Pemda Bener Meriah Gelar Rapat Persiapan Perubahan Qanun dan Perbup Nomenlalatur SKPK

Sebagai persiapan pemenuhan kebutuhan organisasi pada tahun 2019 .

Bener Meriah - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Bagian Organisasi gelar rapat persiapan perubahan Qanun dan Peraturan Bupati (Perbub) tentang tugas dan fungsi (Tusi) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Rabu 19 Desember 2018 di Aula Sekdakab setempat. 

Kabag Ortala Ridha Ma'ruf SKM kepada media ini mengatakan, rapat perubahan Qanun dan Perbub tentang nomenkalatur SKPK jajaran Pemerintah kabupaten Bener Meriah di ikuti seluru Sekertaris, Kepala Bidang (Kabid),  dan Kepala Seksi ( Kasi) jajaran Pemda Bener Meriah.

Menurutnya, hal ini dilakukan untuk mengentensifkan tugas dan fungsi (tusi) setiap SKPK dalam menjalankan visi dan misi pemerintah daerah ke depannya. 

Ridha Ma'ruf lebih lanjut menyampaikan, kegiatan ini adalah sebagai persiapan pemenuhan kebutuhan organisasi pada tahun 2019 nantinya, karena ada nomenkalatur SKPK yang berubah untuk itu sebagai langkah awal kita akan siapkan regulasi kelembagaan tersebut. Katanya. 

Dia menuturkan, pada tahap awal yang harus ditentukan adalah tugas lembaga, qanun kelembagaan atau nomenkalatur dan qanun tugas dan fungsi SKPK agar lebih efesien dan efrktif menjalankan program di SKPK masing-masing yang sesuai dengan bidang kedinasan tersebut. 

Selain itu tambah Ridha,  dalam tusi ( tugas dan fungsi) yang perlu diatur adalah tugas lembaga, dan susunan organosasi ( nomenkalatur) pemangku jabatan. Dimana dalam hal ini tugas pemangku jabatan dan fungsi pemangku jabatan harus benar-benar bersenirgi untuk menindak lanjuti visi misi pemerintah daerah. Terang Ridha Ma'ruf.

Rapat persiapan perubahan qanun dan perbub tentang tugas dan fungsi SKPK, itu dibuka oleh Asestin III Drs. Suarman, MM sekaligus sebagai narasumber yang menyampaikan tentang kebijakan umum dan penyampaian Permendagri nomor 99 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah. 

Dihadapan para peserta, Suarman menjelaskan esensi perangkat daerah yang menurutnya, Perangkat daerah adalah instrumen daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah. Selain itu perangkat daerah adalah pembantu kepala daerah dalam mencapai visi dan misi kepala daerah. 

"Perangkat daerah dapat berubah sejalan dengan perubahan visi, misi dan strategi kepala daerah, perangkat daerah adalah dapur dan warung pelayan publik," sebut Suarman.