Pemerintah Aceh Dukung Kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual

Pemerintah Aceh Dukung Kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual
Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan. MM, menerima kunjungan Tim Kerja Komisi VIII DPR RI dalam rangka mencari masukan terkait penyempurnaan RUU tentang Penghapusan kekerasan seksual, 20/10/2017. (Foto: Humas Aceh)

Pemerintah Aceh Dukung Kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual

Banda Aceh - Pemerintah Aceh menyatakan mendukung sepenuhnya pembentukan Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang rancangannya sedang digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

"Pemerintah Aceh komit bahwa kekerasan seksual harus kita hilangkan di republik ini," ujar Sekda saat menyambut kunjungan Tim Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI terkait Penyempurnaan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, di Gedung Potensi Daerah Setda Aceh, Jumat 20 Oktober 2017.

Sekda menyebutkan, kekerasan seksual menjadi momok menakutkan khususnya bagi perempuan dan anak. Baru-baru ini bahkan terjadi di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, di mana petugas cleaning servis menggerayangi pasien yang baru usai dioperasi. 

"Berbagai persoalan terjadi. Karena itu Pemerintah Aceh menyambut baik adanya RUU ini," tegasnya.

Meski demikian, Sekda meminta agar pihak DPR RI mempertimbangkan kekhususan Aceh dalam tiap undang-undang yang digodok di Senayan. Hal itu penting sehingga nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir sengketa. 

"Catatan penting bahwa setiap hal khusus terkait RUU yang ada kaitannya dengan Aceh perlu konsultasi dengan DPR Aceh, sehingga tidak memunculkan sengketa," kata Dermawan.

Ketua Komisi VIII DPR RI, M. Ali Thaher menyebutkan, pihaknya hendak mencari masukan, saran dan usul terkait undang-undang yang tengah digodok hingga di tingkat pertama. 

"Saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang mengkhawatirkan. Di mana, ketika dipetakan dalam semua kasus kekerasan, kasus yang terjadi atas perempuan dan anak menempati urutan pertama. Dalan 4 tahun terakhir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 50 persen dari kekerasan yang ada," kata Thaher. 

Ia menambahkan, kekerasan terjadi karena ada kekosongan hukum dan belum tersedianya mekanisme pemulihan korban. Untuk itu Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dipandang penting untuk segera disahkan. 

Diskusi tersebut dihadiri Alfiah dari Fraksi DPD RI, Supriyanto dari Fraksi Gerindra, Iqbal Romzi Fraksi PKS dan Samsudin Siregar dari Hanura. Hadir juga pihak Kementerian Sosial dan instansi terkait lainnya. []