Pemerintah Pidie Komit Menjalankan Upaya Percepatan Pencapaian SDGS

17 tujuan yang termuat dalam TPB/SDGs tersebut merepresentasikan harapan seluruh elemen masyarakat

Pemerintah Pidie Komit Menjalankan Upaya Percepatan Pencapaian SDGS
Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud, ST [Foto: humasprotokol.pidiekab.go.id]

Pemerintah Pidie Komit Menjalankan Upaya Percepatan Pencapaian SDGS

17 tujuan yang termuat dalam TPB/SDGs tersebut merepresentasikan harapan seluruh elemen masyarakat

Sigli - Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud, ST menyampaikan komitmen pemerintah Pidie dalam menjalankan berbagai upaya percepatan pencapaian target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal (SDGs).

“Kami berharap semua pihak dapat memperkuat kerja sama dan menjalankan berbagai upaya dengan seoptimal mungkin, sebab 17 tujuan yang termuat dalam TPB/SDGs tersebut merepresentasikan harapan seluruh elemen masyarakat," Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud, ST, Rabu, 18 Juli 2018.

Dia menilai, semua orang ingin hidup dengan baik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, bebas dari kemiskinan dan kelaparan, mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, bisa memanfaatkan air bersih, berkurangnya kesenjangan serta dapat menikmati hidup dengan iklim sosial dan ekonomi yang nyaman dan berkeadila”.

Komitmen ini disampaikan di hadapan peserta pada saat membuka acara konsultasi publik SDGs pemangku kepentingan yang diselenggarakan oleh Bappeda Pidie dan Flower Aceh dengan mengusung tema “Mewujudkan SDGs yang Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif’ pada 18 Juli 2018 di Aula Bappeda Pidie. Kegiatan ini menghadirkan puluhan orang peserta dari unsur pemerintahan Pidie, organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerhati isu perempuan,  perguruan tinggi dan akademisi, media, serikat buruh/pekerja, unsur filantropi dan swasta, serta perwakilan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Pidie.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintah dan Pengembangan Manusia, Bappeda Kabupaten Pidie, Faisal, SE, M.Si, AK, CA memaparkan tentang platform TPB/SDGs dan landasan hukum pelaksanaannya  dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidie untuk percepatan pencapaian TPB/SDGs.

“Platform TPB/SDGs merupakan  agenda dunia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sejak 21 Oktober 2015 sebagai tindak lanjut dari program Millenium Development Goals (MDGs) yang perakhir pada tahun 2015. SDGs menjadi rencana pembangunan dunia hingga tahun 2030 yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan bumi, dengan mengedepankan prinsip “No one left behind” atau tidak seorangpun ditinggalkan”.  Pelembagaan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional diatur dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diterbitkan pada 4 Juli 2017. Perpres tersebut juga menjadi dasar hukum bagi pelasakanaan agenda SDGs di seluruh Indonesia, dan dapat terintegrasi secara harmonis dalam agenda pembangunan pemerintah sampai di tingkat kabupaten/Kota”.

Lebih lanjut, Faisal menegaskan upaya pemerintah Pidie dalam mengintegrasikan SDGs dalam perencanaan daerah.

“RPJM Kabupaten Pidie Tahun 2017-2022 terdapat 8 program prioritas  “Pidie Meusigrak 2017-2022” yaitu penguatan akhlak dan budaya, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan dan SDM, peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan, peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan, pengembangan ekonomi kreatif, industry dan pariwisata, peningkatan infrastruktur dan pengembangan kawasan, dan pengembangan SDA dan lingkungan. Seluruh program tersebut memiliki keterkaitan dengan 17 tujuan TPB/SDGs. Hal yang terpenting untuk dilakukan adalah menyediakan data-data berbasis bukti agar intervesi yang dijalankan tepat sasaran”.

Sementara itu, Direktur Flower Aceh, Riswati mengingatkan kembali kepada semua pihak untuk memastikan pengarusutamaan gender dan TPB/SDGs dalam perencanaan di seluruh tingkatan.

“Pengarusutamaan gender dan TPB/SDGs dalam perencanaan harus dilaksanakan di seluruh tingkatan, mulai dari desa sampai kabupaten. Starategi pengarusutamaan gender dilakukan agar kebijakan dan anggaran yang direncanakan dapat memperhatikan pengalaman, harapan, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki secara adil. Catatan pentingnya, proses pengarusutamaan gender ini haruslah terjadi pada seluruh tahapan, dimulai dari  proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai pada proses evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai  bidang kehidupan dan sektor pembangunan”.

Lebih lanjut Riswati memaparkan beberapa target TPB/SDGs yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

“Ada 5 tujuan TPB/SDGs yang sangat berkaitan dengan kesetaraan gender yaitu tujuan 1, mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun, tujuan 2 menghilangkan kelaparan, mencapai ketahan pangan, dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, tujuan 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, tujuan 6 menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih, tujuan 7 menjamin akses energy yang terjangkau serta tujuan 8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua”.

Berdasarkan kondisi daerah serta pengalaman pengorganisasaian dan kepemimpinan perempuan di Pidie, peserta kegiatan mengusulkan 4 tujuan prioritas TPB/SDGs pemerintah  Kabupaten Pidie,  meliputi tujuan 1 tanpa kemiskinan, tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera, tujuan 4 pendidikan berkualitas, dan tujuan 5 kesetaraan gender. Pada pertemuan strategis ini juga berhasil memetakan isu-isu strategis dan tata kelola SDGs Aceh, serta analisis tantangan, peluang dan strategi Kabupaten Pidie menuju pencapaian SDGs 2030 yang berkeadilan.

Kegiatan konsultasi publik SDGS yang sama juga dilaksanakan oleh Bappeda Aceh Utara bersama Flower Aceh pada tanggal 12 Juli 2018 di Opp Room Bappeda Aceh Utara. []