Pemkab Aceh Selatan Dinilai Kecolongan Pilih Rekanan Dalam Proyek Jalan Layang Objek Wisata Tapaktuan Tapa

Pekerjaan proyek jalan layang objek wisata Tapaktuan Tapa tahap pertama sumber Otsus 2016 sebesar Rp 500 juta dilokasi yang sama yang dikerjakan oleh oknum rekanan yang disebut-sebut "koleganya" Bupati Aceh Selatan, HT Sama Indra.

Pemkab Aceh Selatan Dinilai Kecolongan Pilih Rekanan Dalam Proyek Jalan Layang Objek Wisata Tapaktuan Tapa
Proyek pembangunan jalan layang objek destinasi tujuan wisata (ODTW) Tapaktuan Tapa, di Desa Pasar, Kota Tapaktuan tahun 2017.

Pemkab Aceh Selatan Dinilai Kecolongan Pilih Rekanan Dalam Proyek Jalan Layang Objek Wisata Tapaktuan Tapa

Pekerjaan proyek jalan layang objek wisata Tapaktuan Tapa tahap pertama sumber Otsus 2016 sebesar Rp 500 juta dilokasi yang sama yang dikerjakan oleh oknum rekanan yang disebut-sebut "koleganya" Bupati Aceh Selatan, HT Sama Indra.

Tapaktuan - LSM Forum Pemantau dan Kajian Kebijakan (Formak) mengkritik kebijakan Pemkab Aceh Selatan melalui Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) memenangkan oknum rekanan yang dinilai belum profesional dan terkesan tidak bertanggungjawab untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan layang objek destinasi tujuan wisata (ODTW) Tapaktuan Tapa, di Desa Pasar, Kota Tapaktuan tahun 2017.

Bukti bahwa oknum rekanan dimaksud belum profesional diantaranya selain harus menggunakan perusahaan milik orang lain saat ikut proses tender juga disebut-sebut tidak mampu merampungkan proses pekerjaan proyek dimaksud hingga berakhirnya kontrak.

"Ini merupakan salah satu bukti bahwa proses tender proyek oleh Pemkab Aceh Selatan selama ini terkesan tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan. Oknum rekanan yang akan dimenangkan diduga memang sudah diarahkan meskipun harus menggunakan perusahaan orang lain," kata Ketua LSM Formak Aceh Selatan, Ali Zamzami kepada wartawan, Jumat (8/12).

Ironisnya lagi, lanjut Ali Zamzami, pekerjaan proyek jalan layang objek wisata Tapaktuan Tapa tahap pertama sumber Otsus 2016 sebesar Rp 500 juta dilokasi yang sama yang dikerjakan oleh oknum rekanan yang disebut-sebut "koleganya" Bupati Aceh Selatan, HT Sama Indra itu, justru telah mendapat sorotan dan kritikan tajam dari media massa dan pegiat LSM pada akhir tahun 2016 lalu. Karena proyek yang baru selesai dikerjakan justru telah rusak.

Padahal saat itu, oknum rekanan bernama Teuku Iskandar tersebut berjanji akan memperbaiki kembali kerusakan proyek anjungan tahap pertama tersebut. Namun janji itu justru tak kunjung direalisasikan hingga berakhirnya masa pemeliharaan proyek bulan Juli 2017 lalu.

Namun kritikan dan sorotan tersebut ternyata tidak menjadi catatan bagi Pemkab Aceh Selatan khususnya Pokja ULP. Sebab faktanya dilapangan untuk kelanjutan pekerjaan proyek tahap dua justru kembali dipercayakan kepada rekanan yang sama.

Seperti telah diprediksi, kata Ali Zamzami, kelanjutan proses pekerjaan proyek jalan layang objek wisata Tapaktuan Tapa tahap II sumber dana Otsus tahun 2017 sebesar Rp 921 juta lebih oleh kontraktor yang sama namun menggunakan perusahaan orang lain atas nama CV Gunung Pulai yang proses pekerjaannya dimulai bulan Juni 2017 justru tidak mampu diselesaikan secara tepat waktu hingga kontrak berakhir awal bulan Oktober 2017 lalu.

"Bahkan yang celakanya lagi, informasi kami dapat anggaran proyek justru telah ditarik sebesar 60 persen atau sebesar Rp 462 juta lebih. Karena itu, kami meminta kepada Pemkab Aceh Selatan supaya memperjelas duduk persoalan proyek tersebut. Sebab dengan telah berakhirnya kontrak, apakah proses pekerjaan tetap dilanjutkan dan apakah rekanan telah dikenakan sanksi finalty," tegas Ali Zamzami.

Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek tersebut di Dinas Pariwisata Aceh Selatan, Anda Maskita membenarkan proses pekerjaan proyek jalan layang objek wisata Tapaktuan Tapa tahap dua yang dikerjakan CV Gunung Pulai telah mati kontrak awal bulan Oktober 2017 lalu.

"Benar proyek tersebut telah mati kontrak. Namun proses pekerjaannya tetap dilanjutkan. Posisi sampai 23 Oktober 2017 lalu progressnya sudah mencapai 75 persen," sebut Anda Maskita.

Dia juga memastikan bahwa akibat molornya proses pekerjaan proyek dimaksud, pihaknya akan menjatuhkan sanksi finalty kepada rekanan pelaksana.

Menurutnya alasan pihak rekanan merasa keberatan melanjutkan lagi pekerjaan proyek tersebut karena pihak dinas mengusulkan revisi beberapa item pekerjaan. Yakni jika sebelumnya tiang penyangga anjungan menggunakan kayu di revisi menjadi cor beton seluruhnya.

"Sebenarnya ini bukan sebuah persoalan karena anggaran hasil revisi item pekerjaan bisa disesuaikan kembali. Hal ini kami lakukan bertujuan untuk menghindari kembali terjadi persoalan serupa seperti pada pekerjaan anjungan tahap pertama tiangnya mudah bergeser ketika dihantam ombak," ujar Anda Maskita.

Dia juga tidak menampik bahwa kelanjutan proses pekerjaan proyek tersebut kemungkinan besar akan dilanjutkan oleh pihak yang punya perusahaan dimaksud meskipun anggaran proyek telah ditarik oleh rekanan pertama mencapai 60 persen.

"Proses adendum pekerjaan juga sedang kami proses. Yang pasti pekerjaan proyek tersebut tetap harus dituntaskan," tegasnya.[]