Pemkab Bener Meriah Kerjasama TP4D dengan Kejari

TP4D ini akan dimasukkan dalam koordinasi dalam mengawasi pembangunan daerah

Pemkab Bener Meriah Kerjasama TP4D dengan Kejari

Pemkab Bener Meriah Kerjasama TP4D dengan Kejari

TP4D ini akan dimasukkan dalam koordinasi dalam mengawasi pembangunan daerah

Bener Meriah - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri terkait naskah kerjasama bidang hukum perdata dan tata usaha negara serta penerangan hukum tim pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah ( TP4D), Selasa 24 Juli 2018.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong Ramat Azhar, SH. MH mengatakan, kegiatan hari ini adalah merupakan penandatanganan MoU  TP4D.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah,  Ramat Azhar, SH. MH, TP4D ini akan dimasukkan dalam koordinasi dalam mengawasi pembangunan daerah, selain itu juga akan dimasukan dalam pengawalan pembangunan apabila diminta.

"Kita akan melakukan pengawalan apabila diminta, kalau tidak diminta ia kita tidak akan mengawal," katanya.

TP4D, lanjut Rahmat Azhar, sebenarnya tidak hanya sekedar mengawasi tapi juga kita mengawal proses pembangunan mulai dari awal sampai dengan selesai suatu kegiatan pembangunan. Hal itu karana TP4D dibentuk adalah untuk kebaikan. 

"MoU TP4D adalah semata-mata untuk kebaikan bukan untuk diselewengkan," jelasnya.

Rahmat Azar dalam kesempatan itu menyebutkan, inti dari di bentuk TP4D  demi kebaikan untuk pembangunan daerah ini dan juga  meningkatkan keparcayan.

Sementara Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bener Meria,h Tgk H Sarkawi, menyampaikan apresiasi dan menyambut baik penandatanganan MuO TP4D guna untuk mengoptimalisasikan pembangunan di daerah tersebut..

"Kita sanggat mengapresiasi Kejaksaan Negeri (Kejari), yang terus mengawasi  pembangunan, untuk itu kita  meminta kerjasama dari seluruh elemen di daerah ini dalam mengawal program pemerintah," ujanya.

Abuya Sarkawi lebih lanjut menyampaikan, dalam waktu dekat kita akan merealisasikan Kartu Petani Mulia (KPM) setelah kita mendapatkan legal hukum. Karena DPRK telah menyetujui anggaran untuk program KPM tersebut sebanyak 12 milyar.

"Insya Allah dalam waktu dekat akan kita realisasikan bantuan KPM, kepada petani dalam bentuk bantuan pertanian," katanya.

"Sebelumnya kita berpikir akan memberikan bantuan dalam bentuk uang cast, namun karena hal itu tidak dasar hukum yang membolehkan maka itu akan disalurkan dalam bentuk bantuan pertanian," punhkas Plt Bupati Bener Meriah itu.[]