Penanganan Pasien Gangguan Jiwa di Aceh Perlu Dibahas Kembali

Pelayanan harus diberikan secara efektif agar stigma negatif terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa dapat dihindarkan

Penanganan Pasien Gangguan Jiwa di Aceh Perlu Dibahas Kembali
Ilustrasi orang yang mengalami gangguan jiwa/ Boldsky

Penanganan Pasien Gangguan Jiwa di Aceh Perlu Dibahas Kembali

Pelayanan harus diberikan secara efektif agar stigma negatif terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa dapat dihindarkan

Banda Aceh - Pemerintah Aceh menilai perlu adanya upaya membahas kembali langkah-langkah dalam penanganan pasien ganguan jiwa guna menurunkan prevalansi penyakit jiwa secara berkala di Aceh.

“Kita butuh ruang khusus untuk membahas kembali langkah terpadu dalam penanganan pasien gangguan jiwa, langkah terpadu itu tidak hanya dalam konteks medis maupun koordinasi antar stakeholder, tapi perlu komitmen yang kuat dari semua pihak,” kata Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Kamaruddin Andalah.

Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi Program Kesehatan Jiwa Masyarakat yang dilaksanakan bersamaan dengan Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2017 di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Selasa 24 Oktober 2017.

“Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia merupakan momentum untuk berkampanye dan merumuskan kembali langkah-langkah terbaik dalam meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa,” kata Kamaruddin.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa kata Kamaruddin, menegaskan bahwa orang dengan gangguan jiwa harus mendapatkan pelayanan secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan melalui upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.

“Pelayanan harus diberikan secara efektif agar stigma negatif terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa dapat dihindarkan. Serta masalah psikis yang dialami pasien dengan gangguan jiwa ini dapat teratasi,” jelasnya.  

Kamaruddin mengakui, penanganan bagi masyarakat dengan gangguan jiwa di Aceh masih mengalami beberapa hambatan, baik itu hambatan fasilitas, sumber daya, maupun anggaran dan teknologi. Sehingga banyak pasien kejiwaan dirujuk ke RS Jiwa tingkat provinsi.

“Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan langkah-langkah penyelesaian yang komprehensif agar pelayanan dapat lebih ditingkatkan. Dan pemerintah Aceh telah berkomitmen untuk itu,” tegasnya.

Rapat Koordinasi dihadiri Direktur Pencegahan dan pengendalian masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Kementerian Kesehatan RI, DR.dr. Fidiansjah, Sp.KJ.MPH, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr. Hanif serta sejumlah narasumber antara lain, Prof. Hary Minas dari Melbourne University, Matthew Hanning, Direktur CBM Indonesia,  Dr. Albert Maramis, Sp.KJ dari Persatuan Dokter Spesialis Kodekteran Jiwa Indonesia, Dr. Hervitra Diatri, Sp.KJ dari RSCM Jakarta dan DR. Marty Mawarpury M.Psi Psikolog dari Prodi Psikolog Unsyiah.[].