Pengejaran Pelaku Penyanderaan di Papua Tetap Dilanjutkan

Panglima TNI sudah menyampaikan bahwa TNI sedang memburu, karena memang itu medannya. Namanya perang hutan, medannya TNI, kata Syafruddin.

Pengejaran Pelaku Penyanderaan di Papua Tetap Dilanjutkan
Proses evakuasi warga oleh Pasukan Khusus Indonesia Kopassus 13 dengan dibantu pasukan Raider 751 30 orang, dan 2 Tim dari Taipur Kostrad di desa Kimbely dan Banti, Tembagapura, Mimika, Papua. Sekitar 347 orang terdiri dari warga pendatang dan pribumi berhasil diselamatkan. Foto/Istimewa

Pengejaran Pelaku Penyanderaan di Papua Tetap Dilanjutkan

Panglima TNI sudah menyampaikan bahwa TNI sedang memburu, karena memang itu medannya. Namanya perang hutan, medannya TNI, kata Syafruddin.

Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang melakukan penyanderaan warga di Papua terus dilakukan. Pengejaran tetap dilanjutkan kendati TNI dan Polri berhasil membebaskan masyarakat yang sempat disandera beberapa hari lalu.

"Panglima TNI sudah menyampaikan bahwa TNI sedang memburu, karena memang itu medannya. Namanya perang hutan, medannya TNI," kata Syafruddin saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin, 20 November 2017.

Menurut dia target pengejaran terhadap KKB adalah sampai tertangkap. "Itu kan kejahatan, kriminal bersenjata, kan mesti ditangkap pelakunya untuk diadili," kata Syafruddin.

Pembebasan sandera dilakukan pasukan gabungan TNI dan Polri pada Jumat, 17 November 2017. Pembebasan dilakukan terhadap 344 warga sipil yang selama tiga pekan terisolasi oleh kelompok bersenjata di Desa Banti dan Kimbely serta area longsoran Kali Kabur, Mimika, Papua.

Pembebasan  berlangsung cukup dramatis. Kelompok bersenjata terus menembaki aparat dan warga dari wilayah ketinggian. Meski demikian, hingga proses evakuasi berakhir, tidak ada aparat serta warga yang terluka.

Kepolisian Daerah Papua telah mengimbau 21 orang yang terlibat KKB untuk segera menyerahkan diri. Mereka telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atau buron sejak 12 November 2017.[]tempo.co