Peringatan IWD 2018, Momentum Pemenuhan Hak-hak Perempuan Aceh

Sejumlah tokoh perempuan menuntut pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh

Peringatan IWD 2018, Momentum Pemenuhan Hak-hak Perempuan Aceh

Peringatan IWD 2018, Momentum Pemenuhan Hak-hak Perempuan Aceh

Sejumlah tokoh perempuan menuntut pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh

Banda Aceh – Ratusan perempuan dan kelompok muda dari berbagai unsur dan profesi menggelar aksi bersama dalam rangka peringatan hari perempuan sedunia (Internasional Women’s Day) di Banda Aceh, Minggu 25 Maret 2018.

Aksi yang kali ini turut diramaikan kelompok laki-laki itu dimulai dengan longmarch mengelilingi Lapangan Blang Padang Banda Aceh pada pukul 08.00 WIB. 

Dalam aksisnya, massa membawa sejumlah alat kampanye yang berisikan himbauan, tuntutan, dan harapan yang beragam terkait dengan upaya pemenuhan hak-hak perempuan. Proses kampanye juga diiringi musik dari Putroe Kande yang memainkan alat musik tradisional, rapa’i dan serune kalee.

Ketua Presidium Balai Syura, Khairani Arifin berharap agar perayaan IWD ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk melihat persoalan perempuan dalam berbagai isu, mulai dari isu lingkungan hidup, politik, sampai dengan pelaksanan Syariat Islam yang humanis dan adil bagi semua orang.

“Kami berharap pemerintah memperhatikan isu-isu yang kita munculkan ini menjadi konsen utama kerja-kerja pemerintah ke depan yang termuat dalam perencanaan yang dapat dilaksanakan, penuhi dan perhatikan," harapnya.

Terkait harapan gerakan perempuan kepada pemerintah dalam menyediakan akses keadilan dan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan seksual termasuk pada masa konflik, Roslina Rasyid-Pimpinan LBH APIK Aceh menyebutkan, kekerasan terhadap perempuan terus meningkat setiap tahun nya, terutama kekerasan seksual.

'Kekerasan seksual semakin berkembang dan beragam, sementara hukum materil dan formil yang mengaturnya sangat terbatas,” tegasnya.

Hal senada disampikan Pimpinan Aceh Women’s for Peace Foundation (AWPF), Irma Sari. Menurutnya kerentanan perempuan dapat dilihat dengan jelas pada berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan yang kian meningkat polanya, bahkan dalam beberapa kasus, tindak kekerasan terhadap perempuan justru memperoleh legitimasi, apakah atas nama agama, adat istiadat maupun hukum yang berlaku.

Dalam hal Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), Direktur Flower Aceh, Riswati menyatakan jika perempuan dan HKSR merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

"Jika bicara isu perempuan maka melekat erat tentang bagaimana perempuan dapat mengakses hak kesehatan seksual dan reproduksinya. Berdasarkan fakta di lapangan, saat ini masih banyak persoalan yang dialami perempuan terkait dengan rekproduksinya,  yaitu tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), angka kematian bayi baru lahir, pernikahan usia anak, aborsi illegal, kehamilan tidak diinginkan, HIV AIDS, tidak memiliki kontrol terhadap tubuhnya, menjadi target kekerasan seksual, serta akses layanan publik untuk KSR perempuan yang belum memadai di berbagai wilayah di di Aceh," jelasnya.

Menurutnya, upaya pemenuhan HKSR perempuan dapat dilakukan dengan menurunkan angka kekerasan seksual dan khususnya terkait dengan pernikahan anak.

Direktur PKBI Aceh, Asmawati Achmad ikut menegaskan pentingnya upaya penghapusan kekerasan seksuak dan pendewasaan perkawinan, karena jika praktek ini masih terus berlangsung dampaknya tidak sederhana, kesehatan mereka bisa terganggu, hak pendidikan tercerabut dan akan memunculkan kemiskinan baru, belum lagi dampak kepada anak yang dilahirkan dengan kualitas yang rendah, akhirnya juga kalah bersaing dalam pekerjaan dan tercipta kemiskinan terstruktur.

Perayaan IWD juga bersamaan dengan peringatan hari hak atas kebenaran. Komisioner KKR Aceh, Evi Narti Zein menyebutkan, hak-hak korban konflik harus dipenuhi, dan semua pihak baik pemerintah dan masyarakat harus mendukung kerja-kerja pengungkapan kebenaran yang saat ini sedang KKR lakukan.

Saat ini proses pengungkapan kebenaran dilakukan melalui pengambilan pernyataan kepada saksi dan korban yang berada di wilayah kabupaten/kota. Berkaitan dengan perayaan IWD ini, Evi mengingatkan semua pihak bahwa perempuan juga berhak tahu atas peristiwa kekerasan/kekejaman pelanggaran HAM yang dialaminya selama konflik dan hingga kini belum dipenuhi.

Ketegasan terhadap peran perempuan, Pimpinan Serikat Inoeng Aceh (SEIA), Agustina menyampaikan bahwa persoalan yang dihadapi perempuan adalah pembangunan di segala bidang yang sering sekali belum berpihak kepada perempuan, program-program secara formal sering sekali dikuasi laki-laki dan karena sumberdaya yang penting dalam kehidupan selama ini dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi dan politik lebih kuat maka adanya marginalisasi terhadap peran perempuan.

"Dalam pengambilan keputusan, perempuan sering kali tidak dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan yang bersifat formal," cetusnya.

Lebih lanjut Pimpinan Fatayat NU-Salwa Hayati mengharapkan agar pemerintah dan semua pihak di Aceh untuk melakukan upaya-upaya yang mendukung adanya keterlibatan perempuan di semua lini adalah bentuk kemajuan peradaban.

Terkait isu lingkungan, Ketua Badan Eksekutif komunitas Solidaritas Perempuan Aceh, Elvida mejelaskan, eksploitasi tambang yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan krisis air di wilayah Lhoknga-Leupung.

"Masyarakat kesulitan mendapatkan akses air bersih, sementara air sumur yang ada tidak dapat dikonsumikan, perempuan harus mengangkut air untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk kebutuhan air mereka harus membelinya. Padahal mereka tinggal di dekat sumber mata air. Oleh karena itu masyarakat meminta kepada perusahaan untuk menghentikan monopoli air dan mendorong aparatur gampong membuat kebijakan terkait air serta mengembalikan pengelolaan air berbasis komunitas," tegasnya.

Sesi bincang perempuan ini juga turut dihadiri Ketua PKK Aceh, Darwati A. Gani, Kepala DPPPA, Nevi Ariyani, Politisi Perempuan, Illiza Sa’adullah, Ketua P2TP2A Aceh, Amrina Habibi, serta sederet tokoh-tokoh perempuan penting lainnya.[]