Perwakilan Perempuan dan LSM Usulkan Perbaikan Layanan Kesehatan ke DPRK Banda Aceh

Kesehatan menjadi bagian penting, dan menjadi tolak ukur penilaian Human Development Index (HDI)

Perwakilan Perempuan dan LSM Usulkan Perbaikan Layanan Kesehatan ke DPRK Banda Aceh

Perwakilan Perempuan dan LSM Usulkan Perbaikan Layanan Kesehatan ke DPRK Banda Aceh

Kesehatan menjadi bagian penting, dan menjadi tolak ukur penilaian Human Development Index (HDI)

Banda Aceh - Komisi D DPR Kota Banda Aceh menerima kunjungan Flower Aceh, perwakilan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR), P2TP2A Kota Banda Aceh dan pimpinan beberapa LSM yang memiliki fokus isu kekehatanan, kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, serta disabilitas di Kota Banda Aceh; Balai Syura, KPI, PKBI, dan Puan Addisa pada 7 September 2018.

Ketua Komisi D, Sabri Badruddin, ST mewakili anggota komisi yang hadir, H. Isnaini Husda, SE, Mahdi, M.Ag dan T. Iqbal Djohan, SE menyampaikan tentang pentingnya pertemuan sebagai wadah silaturrahmi dan mendengarkan berbagai masukan dari perwakilan kelompok perempuan dan LSM di Kota Banda Aceh.

“Pertemuan ini penting bagi kami komisi D, selain menjadi sarana silaturrahmi dengan ibu-ibu dan bapak, juga untuk menghimpun berbagai masukan dan catatan penting untuk peningkatan kualitas pembangunan, terutama terkait isu kesehatan dan perlindungan perempuan di Kota Banda Aceh.  Kita sadari bahwa kesehatan menjadi bagian penting, dan menjadi tolak ukur penilaian Human Development Index (HDI). Kemajuan suatu daerah, bahkan negara dimulai dari kesehatan ibu. Jika perempuan mendapatkan gizi yang memadai, kualitas kesehatan seksual dan reproduksi yang tinggi, dan memiliki janin yang sehat, maka generasi yang dilahirkan menjadi yang terbaik pula. Untuk itu pendapat dan usulan dari kelompok perempuan di desa menjadi penting”, jelasnya.

Pengurus Perempuan Komunitas Akar Rumput (FKPAR) Kota Banda Aceh, Rasyidah  memaparkan beberapa persoalan yang dihadapi perempuan dan membutuhkan perhatian pemerintah.

“Di desa, perempuan masih banyak menghadapi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jumlah kasus kekerasan terus meningkat dan membutuhkan penanganan serius, tetapi anggaran yang tersedia masih minim. Harapan kami anggaran pencegahan, penanganan kasus kekerasan dan pemulihan korban kekerasan di Kota Banda Aceh dapat ditingkatkan. Selain itu kami juga berharap layanan kesehatan psikologis untuk pasien sakit jika dapat diberikan secara maksimal. Di desa kami ada pasien sakit jiwa yang terbiar dan tidak mendapatkan penanganan yang baik”, tegasnya.

Terkait isu kesehatan reproduksi, Direktur Flower Aceh, Riswati menegaskan tentang pentingnya pemeriksanan reproduksi perempuan.

“Perempuan memiliki tingkat kerentanan gangguan kesehatan reproduksi lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sebab dalam siklus hidupnya perempuan lebih banyak menggunakan fungsi reproduksinya. Perempuan mengalami masa haid, hamil, melahirkan, menyusui dan menapouse, jadi butuh pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan yang lebih rutin, termasuk ketika hamil dan melahirkan. Untuk kebutuhan tersebut, kami berharap pemerintah bisa menyediakan layanan berkala pemeriksaan kesehatana seksual dan reproduksi (tes IVA dan papsmeer) secara gratis, mudah dikunjungi, serta diiringi dengan penyadaran, agar perempuan paham dan melakukan pemeriksaan”.

Lebih lanjut, Riswati memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pemenuhan hak perempuan di Kota Banda Aceh.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada DPRK dan Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan kebijakan mendukung pemenuhan hak kesehatan perempuan melalui Qanun kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak (KIBBLA) tahun 2011. Qanun ini bahkan menjadi acuan bagi provinsi dan kabupaten/kota lain untuk diduplikasi dan diterapkan. Kami berharap, pemerintah dapat melakukan review terhadap implentasi Qanun agar lebih implemetatif, dan melakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan kondisi saat ini. Harapannya Qanun ini bisa sesegera mungkin diterapkan melalui penyusunan aturan turunannya”, jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Manager Klinik PKBI Aceh, Hery, “Kebijakan tentang penyediaan pojok laktaksi di instansi pemerintahan dan swasta bisa dijalankan untuk mendukung pemenuhan kualitas gizi anak. Juga penting dipastikan agar aturan larangan merokok di publik bisa berjalan, mengingat dampak asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan”, imbuhnya.

Terkait pelayanan kesehatan BPJS Kota Banda Aceh, perwakilan perempuan komunitas, Farida mengeluhkan tentang syarat administrasi BPJS.

“Masyarakat masih mengalami kendala dalam pengurusan administrasi BPJS. Syarat-syaratnya belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh masyarakat, sehingga masih dirasakan sulit, berbeda dengan program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) sebelumnya. Jika menggunakan JKRA, cukup menggunakan KTP kita langsung mendapatkan pelayanan kesehatan dengan obat-obatan yang berkualitas”, tegasnya.

Menyikapi persoalan KDRT yang terjadi di Banda Aceh, Anggota Komisi D, Mahdi, M.Ag menegaskan tentang pentingnya tindakan preventif sejak dini.

“Kekerasan bisa terjadi dimana saja, bahkan di dalam rumah tangga kasusunya paling banyak. Kita harus upayakan tindakan preventif yang bisa mengurangi potensi konflik antar pasangan suami istri. Penting bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan medapatkan pendidikan calon pengantin, sehingga kedua belah pihak bisa memahami hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bersama. Di samping itu, pembenahan moralitas dengan akhlak yang mulia juga harus dilakukan sejak dari kecil, fungsi utama keluarga dalam hal ini harus dikuatkan. Kalau sejak kecil sudah terbiasa menyaksikan atau mengalami tindak kekerasan, maka ini bisa ditiru dan tentu berdampak buruk bagi perkembangan anak dan generasi Aceh”.

Lebih lanjut Mahdi, M.Ag mendukung usulan peningkatan anggaran penanganan kekerasan terhadap perempuan, untuk itu harus dipastikan usulannya harus masuk dalam proses perencanaan (Musrembang)”, tegasnya.[]