PSGA UIN Ar-Raniry Gelar TOT PPRG

Proses penyusunan perencanaan di UIN Ar-Raniry hendaknya mempertimbangkan aspek keadilan gender,

PSGA UIN Ar-Raniry Gelar TOT PPRG

PSGA UIN Ar-Raniry Gelar TOT PPRG

Proses penyusunan perencanaan di UIN Ar-Raniry hendaknya mempertimbangkan aspek keadilan gender,

Banda Aceh - Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry kembali gelar Training of Trainer Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), kegiatan tersebut berlangsung 3-5 Oktober 2018 di Aula Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Kepala PSGA UIN Ar-Raniry, Dr. Nashriyah, MA, disela-sela kegiatan, Rabu (3/10/2018) mengatakan, kegiatan TOT PPRG di laksanakan dengan tujuan terbangunnya komitmen bersama untuk menerapkan perencanaan penganggaran yang responsif gender di fakultas-fakultas dan lingkungan kerja lain di UIN Ar-Raniry.

“Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan,” ujarnya.

Dikatakan, Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, laki-laki maupun perempuan.

“Kita berharap, proses penyusunan perencanaan di UIN Ar-Raniry hendaknya mempertimbangkan aspek keadilan gender, sebagaimana dijelaskan dalam regulasi yang lain seperti termuat dalam Permendagri No 15 Tahun 2008”.

Nashriyah menambakan, lebih jauh output dari kegiatan tersebut adalah dikeluarkannya SK Rektor tentang Focal Point PUG UIN Ar-Raniry, antara lain bertugas untuk mempromosikan pengarusutamaan gender  pada unit kerja, memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang responsif gender, melaksanakan pelatihan,sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan UIN Ar-Raniry.

Lebih lanjut kata Ketua PSGA, melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan UIN Ar-Raniry, mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja, dan memfasilitasipenyusunan data gender pada masing-masing Unit Kerja di Lingkungan UIN Ar-Raniry.

Kepala Biro AUPK, Drs. Junaidi dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut, mengatakan UIN Ar-Raniry telah memperhatikan dengan keadilan dan keterwakilan perempuan baik dijajaran pimpinan maupun lainnya, baik ditingkat dekan, wakil dekan dan ketua prodi.

“Keadilan dan responsif gender ini merupakan kebijakan, termasuk fasilitas dan gedung di UIN Ar-Raniry, terutama gedung-gedung baru, begitu juga dengan penyusunan anggaran,” kata Junaidi.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 27 peserta, terdiri dari bagian keuangan dan perencanaan, tenaga pengajar atau dosen perwakilan masing-masing fakultas, perwakilan lembaga, dan unit pelaksana teknis di Lingkungan UIN Ar-Raniry. [Nat]

UIN Gelar Diskusi Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Aceh

Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry menerima kunjungan tim yang terdiri dari Australia Indonesia Partnership fot Justice (AIPJ), Komnas Perempuan, Kementerian PPN/Bappenas, Tim PEKKA, Kedubes Australia, Mahkamah Syariah serta sejumlah elemen lainnya, kedatangannya dalam rangka berdiskusi tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum Di Aceh.

Senior Advisor AIPJ, Drs. H. Wahyu Widiana, MA usai temu diskusi, Rabu (3/10/2018) mengatakan, pertemuan tersebut antara lain membahas tentang hal apa saja yang dapat dilakukan kerja sama atau terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Program dapat lakukan dengan bekerja sama atau dilakukan masing-masing, namun yang paling penting adalah shering data dan informasi serta pengelaman, sehingga masyarakat kita terutama perempuan dan anak-anak bisa terlindungi haknya,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Wahyu Widiana menyebutkan, ada beberapa rekomendasi yang diperoleh, antara lain Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry dapat melaksanakan berbagai kegiatan baik dalam bentuk pengkajian maupun Kuliah Pengabdian Masyarakat secara tematik, artinya pengabdian mahasiswa tidak hanya memberikan plang nama jalan atau mengecat mushalla, akan tetapi lebih dari itu, mahasiswa peserta KPM nantinya dapat memberikan bantuan hukum, pencerahan hukum kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan LSM terkait.

Lebih lanjut kata Wahyu, dalam diskusi tersebut juga dibahsa bagaimana pengadialan memperlakukan perempuan dihadapan hukum, baik dia sebagai penggugat maupun tergugat atau sebagai saksi pada pengadilan perdata, kita tahun Mahkamah Agung telah memberikan pedoman-pedoman bagi para hakim, peran FSH adalah mensosialisasikannya dan juga mengawasi hal tersebut, sehingga hak perempuan dan anak dapat terwujud dengan baik.

Dekan FSH, Dr. Muhammad Siddiq, MH mengatakan, pertemuan tersebut salah satu hal yang dibahas adalah tindak lanjut untuk melakukan kerja sama, dan fakultas Syariah telah diakui dengan berbagai peran yang telah dilaksanakan dan ke depan akan dilakukan kerja sama lebih intensif khsusunya terkait dengan hukum.

“Fakultas Syariah dan Hukum siap melakukan kerja sama dengan berbagai potensi yang ada, yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini adalah melalui program KPM tematik, dimana peserta KPM diharapkan dapat membantu mensosialisasikan dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkanya, khususnya ditempat mereka melakukan pengabdiannya, serta dapat melakukan advokasi hukum terhadap masyarakat,” kata Siddiq.[]