Rafli: Pengembangan Baitul Asyi Cukup Lewat Pemerintah Aceh Saja

mManfaat Baitul Asyi sangat jelas tertuang dalam surat wakaf Habib Bugak

Rafli: Pengembangan Baitul Asyi Cukup Lewat Pemerintah Aceh Saja

Rafli: Pengembangan Baitul Asyi Cukup Lewat Pemerintah Aceh Saja

mManfaat Baitul Asyi sangat jelas tertuang dalam surat wakaf Habib Bugak

Banda Aceh - Berkembangnya wancana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atas arahan Wakil Presiden, Yusul kalla untuk menginvestasikan sektor perhotelah dan jasa penyedia makanan jamaah haji terutama pada Baitul Asyi mendapat perhatian semua pihak, terutama di Aceh 

Menurut Rafli, Anggota DPD-RI asal Aceh, jika Pemerintah Pusat punya itikat baik untuk ikut terlibat dalam mengembang Baitul Asyi kenapa tidak lewat Pemerintah Aceh saja dengan segala kekhususan Aceh, Baik secara otonom di Negara kesatuan Republik Indonesia atau kekhususan dalam surat wakaf yang menjadi pegangan Mahkamah Agung Arab Saudi, 

Senator yang pernah berkunjung ke baitul Asyi pada musim haji lalu juga menjelaskan, penghasilan yang lebih 18 Miliar pada tahun 2017  hanya bisa diperuntukan kepada jamaah haji Aceh dan kaum pelajar Aceh yang menutut ilmu di sana. Dikarenaan kegunaan dan manfaat Baitul Asyi sangat jelas tertuang dalam surat wakaf Habib Bugak, tokoh saudagar Aceh yang dermawan.

"Jika pemerintah Indonesia ingin fokus menginvestasikan dana haji ke Arab Saudi baik sektor perhotelan dan lainnya dengan dana haji atau kerja sama dengan IDB yang bertujuan mengurangi risiko nilai tukar atau valuta asing dan memiliki nilai yang lebih tinggi, kan tidak mesti di Baitul Asyi yang selama ini sudah sangat bagus manajemennya dan sudah didapatkan manfaat oleh masyarakat Aceh saat haji dan mengenyam ilmu pendidikan di sana," jelas Vokalis Kande itu.

"Jika pemerintah Indonesia hanya melirik pada Baitul Asyi, terkesan melirik yang mentah saja dan sulit dipercaya oleh masyarakat Aceh dengan tawaran manfaat dari pemerintah Indonesia, lantaran beberapa sejarah masa lalu," tutup senator asal Aceh komite tiga yang juga membidangi kebudayaan, agama dan ekonomi kreatif. []