Referendum Langkah yang Tepat Jika UUPA Terus Dikebiri

Kita sangat kecewa dengan Pemerintah Pusat yang sampai hari ini memandang UUPA setara dengan UU Pemerintah Daerah

Referendum Langkah yang Tepat Jika UUPA Terus Dikebiri
Ketua Himpunan Pelajar mahasiswa Aceh Singkil (HIPMASIL), Aidil Adha

Referendum Langkah yang Tepat Jika UUPA Terus Dikebiri

Kita sangat kecewa dengan Pemerintah Pusat yang sampai hari ini memandang UUPA setara dengan UU Pemerintah Daerah

Banda Aceh  - Himpunan Pelajar mahasiswa Aceh Singkil (HIPMASIL) menilai perlu adanya dialog antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat guna membahas persoalan pencabut satu-persatu kewenangan Aceh yang tertuang dalam UUPA nomor 11 Tahun 2006

"Yang sangat kita sayangkan hari ini, sikap pemerintah Aceh yang kembali diam seolah-olah UUPA kepentingan kelompok. Kenapa tidak pemerintah Aceh dan elemen sipil  terus menyuarakan kepentingan rakyat Aceh bukan hanya sebatas UU Pemilu melainkan UUPA secara menyeluruh," kata Ketua HIPMASIL Aidil Adha, Selasa 24 Oktober 2017.

Menurutnya, bentuk pencabutan kewenangan UUPA antara lain, hak Aceh mengibarkan Bendera Bulan Bintang yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh namun pemerintah pusat menghentikan Bendera Aceh dengan ketetapan (Coling donw), narapidana dilarang mencalonkan diri dalam pilkada, namun MK mengabulkan pencalonannya sebagai kandidat, dan terakhir pasal 8 Ayat 2 mengenai setiap hal yang berkaitan dengan Aceh pemerintah pusat harus koordinasi dengan DPRA tapi tidak berfungsi, serta  beberapa hal lainnya yang dilanggar  Pemerintah Pusat.

"Memang kita sangat kecewa dengan Pemerintah Pusat yang sampai hari ini memandang UUPA setara dengan UU Pemerintah Daerah. Seharusnya Pemerintah Pusat  dapat memahami dengan baik UUPA yang  tertuang daam kesepakatan dan kesepahaman Perdamaian antara RI dan GAM di Helsinki," cetus Aidil.

Pemerintah pusat juga dinilai telah lupa dengan janjinya. Begitu juga di bawah Presiden Jokowi - JK berjanji merealisasikan UUPA, tapi nyatanya berbanding terbalik, malah membuat rakyat Aceh tersakiti, satu persatu kewenangan Aceh dicabut. 

"Langkah ini tidak bisa dibiarkan dan tidak tertutup kemungkinan rakyat Aceh akan minta referendum. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin jika Pemerintah Pusat masih terus mengkebiri UUPA," tandasnya.[]