Refleksi Dua Dekade Keadilan Transisional di Asia Belajar dari Aceh

Negara-negara di Asia telah mengambil pengalaman internasional dalam menetapkan mekanisme keadilan transisional, termasuk pengadilan, komisi kebenaran, inisiatif reformasi institusi dan beberapa bentuk program reparasi secara terbatas.

Refleksi Dua Dekade Keadilan Transisional di Asia Belajar dari Aceh

Refleksi Dua Dekade Keadilan Transisional di Asia Belajar dari Aceh

Negara-negara di Asia telah mengambil pengalaman internasional dalam menetapkan mekanisme keadilan transisional, termasuk pengadilan, komisi kebenaran, inisiatif reformasi institusi dan beberapa bentuk program reparasi secara terbatas.

Banda Aceh - Refleksi Dua Dekade Keadilan Transisional di Asia, tiga puluh orang praktisi, akademisi dan para komisioner komisi keadilan transisi atau komisi kebenaran di tingkat regional yang terdiri dari Filipina, Thailand, Sri Lanka, Nepal, Kamboja, Bangladesh, Myanmar, Timor Leste dan Indonesia yang bergabung dalam Transitional Justice Asia Networks (TJAN) berkumpul untuk membagikan pengalaman dan menarik pelajaran kunci dalam dua dekade keadilan transisi di Asia.

Secara khusus, para peserta juga belajar dari Aceh di mana pengungkapan kebenaran menjadi salah satu upaya untuk merawat perdamaian. Para peserta juga akan mengunjungi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dan Museum Perdamaian Aceh serta melakukan diskusi tentang perdamaian dan demokrasi di Aceh dengan Bahtiar Abdullah mantan Juru Runding GAM dan Munawarliza Zainal mantan Tim Juru Runding mewakili GAM di Pendopo Gubernur Aceh.

Diskusi perdamaian dan demokrasi ini diselengarakan oleh Asia Justice Asia (AJAR), KontraS Aceh, LBH Aceh, Transitional Justice Asia Networks and Yayasan Tifa di Banda Aceh, Rabu 27 Maret 2018.

Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa selama dua dekade terakhir, ranah keadilan transisional telah berkembang menjadi gerakan global, yang menyediakan jawaban penting atas pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan terhadap kejahatan massal, demi mencapai keadilan, perdamaian yang berkelanjutan dan kesejahteraan. Impunitas dan absennya akuntabilitas dalam tindak kejahatan yang dilakukan oleh elit beserta pasukan keamanan adalah hal yang lumrah di berbagai wilayah di Asia, sehingga bentuk intervensi keadilan transisional menjadi sulit untuk dicapai. Upaya mendorong proses perdamaian memakan waktu panjang sehingga siklus kekerasan kerap berlanjut. Paska konflik atau perdamaian, umumnya negara mengambil langkah cepat untuk pembangunan dan mereformasi hukum dan institusi. Namun mengungkapkan peristiwa yang telah terjadi serta memperhatikan hak-hak korban kerap terabaikan.

Negara-negara di Asia telah mengambil pengalaman internasional dalam menetapkan mekanisme keadilan transisional, termasuk pengadilan, komisi kebenaran, inisiatif reformasi institusi dan beberapa bentuk program reparasi secara terbatas. Perbaikan terjadi secara bertahap dengan menggunakan bentuk dan perangkat keadilan transisional secara strategis. Kelompok masyarakat sipil berperan aktif dalam proses keadilan transisi tersebut.

Komisi kebenaran adalah upaya mengungkap peristiwa kekerasan di masa lalu dan meluruskan sejarah. Mekanisme non yudisial ini sudah lama dikenal dan dipraktekkan di sejumlah Negara, termasuk di beberapa negara di Asia yang telah melalui masa-masa yang sulit dari masa konflik ke masa transisi atau disebut era keadilan transisi. Komisi kebenaran idealnya memiliki memiliki peran penting dalam memperkuat perdamaian dan demokrasi. Tentu saja hal ini tergantung pada efektivitas komisi sendiri, dukungan politik dari negara serta partisipasi penuh masyarakat dan para penyintas untuk bersama-sama memperkuat perdamaian yang sedang berjalan.

Di Asia, proses perdamaian di Aceh Indonesia, Mindanao Filipina, Thailand, Sri Lanka dan Nepal telah membentuk komisi kebenaran dan memberikan dukungan kepada korban pelanggaran HAM. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi juga telah dibentuk dan diselesaikan di Timor-Leste (termasuk sebuah komisi bilateral tindak lanjut dengan Indonesia) dalam upaya mengungkap kebenaran dan merekomendasikan reformasi di berbagai bidang. Inisiatif ini adalah cara untuk mempertahankan stabilitas, kebebasan dan kemakmuran bagi masyarakat.

Aceh, Indonesia menjadi salah satu potret atas pembelajaran upaya perdamaian dan komitmen untuk pemenuhan keadilan di Asia. Setelah konflik panjang antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka, maka lahirnya perjanjian perdamaian pada 15 Agustus 2005 telah memandatkan upaya untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu melaui jalan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan Pengadilan HAM. Hal ini diperkuat dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No. 17 tahun 2003 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. KKR Aceh mulai bekerja sejak November 2016 dan saat ini sedang melakukan upaya-upaya pengungkapan kebenaran.

Inisiatif progresif yang terjadi di Aceh untuk mengungkapkan kebenaran di masa lalu menjadi bagian dari tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia serta pembelajaran positif di tingkat Asia. Kerja-kerja KKR Aceh menjadi pelengkap dari seluruh inisiatif dari pemerintah Aceh dalam menjalankan proses perdamaian yang sedang berlangsung. Para korban pelanggaran HAM masa lalu berhak untuk mengetahui apa yang telah terjadi, memperoleh keadilan serta mendapatkan pemulihan.

KKR Aceh juga dapat memberikan rekomendasi atas reformasi insitusi, termasuk pelurusan sejarah Aceh. KKR Aceh adalah bagian integral dan tak terpisahkan dari perdamaian dan karena itu perdamaian sesungguhnya tidak akan pernah tercapai sebelum KKR menghasilkan hasil yang sesungguhnya dan rekonsiliasi yang dicita-citakan dapat terwujud. Seluruh pemangku kebijakan hendaknya mendukung berjalannya KKR Aceh sebagai upaya untuk merawat perdamaian Aceh.[]