Resmi, Bupati Bener Meriah Berhentikan Tenaga Honorer

Dalam surat keputusan tersebut menyatakan tertanggal 31 Desember 2017 para honorer dibebas tugaskan dengan kata lain diberhentikan

Resmi, Bupati Bener Meriah Berhentikan Tenaga Honorer
Bupati Bener Meriah, Ahmadi menggelar konfrensi pers terkait pemberhentian tenaga honorer, Jumat 29 Desember 2017. (Foto: Samsuddin)

Resmi, Bupati Bener Meriah Berhentikan Tenaga Honorer

Dalam surat keputusan tersebut menyatakan tertanggal 31 Desember 2017 para honorer dibebas tugaskan dengan kata lain diberhentikan

Bener Meriah - Para tenaga non PNS (Honorer) di Kabupaten Bener Meriah dihobohkan dengan surat keputusan (SK) Bupati Bener Meriah Nomor 800/597/2017, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2017, terkait rasionalisasi tenaga non PNS.

Banyak para honorer seakan tidak percaya dengan surat keputusan yang tersebar di sosial media itu. Pasalnya dalam surat keputusan tersebut menyatakan tertanggal 31 Desember 2017 para honorer dibebas tugaskan dengan kata lain diberhentikan.

Bupati Bener Meriah Ahmadi, pada awak media saat mengelar konfrensi pers, Jum'at (29/12/2017) mengatakan, rasionalisasi terhadap tenaga non PNS merupakan kebutuhan bukan pemakzulan.

"Kita tidak mau memberikan harapan palsu atau mimpi yang tidak kesampaiaan untuk mengangkat mereka menjadi CPNS, karena yang sudah lulus CPNS dari Honorer K2 yang lalu saja, sejauh ini masih ada yang belum keluar Nomor Induk Pegawai (NIP)," katanya.

Lanjutnya, keputusan ini memang sulit bagi mereka, namun ini demi kebaikan mereka juga demi Bener Meriah ke depan. 

Ahmadi menambahkan, selama ini setiap bulannya pemerintah harus menguras APBK 1,7 milyar lebih dan pertahun mencapai 21 milyar lebih guna untuk membayar gaji para honorer.

"Jumlah honorer di Kabupaten Bener Meriah sampai saat ini mencapai 4.285, dan bakti 826 orang. Sementara dalam aturan ASN sudah jelas bahwa tidak ada yang namanya honorer, yang ada hanya pegawai negeri sipil dan pegawai kontrak," tegasnya.

Dia mengatakan, ke depan biaya puluhan milyar untuk gaji para honorer dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar pelayanan dapat lebih maksimal. 

Untuk tanggal 2 Januari 2018 para honorer tidak lagi masuk ke kantor, terkecuali bagi cleaning servis, penjaga sekolah, Satpol-PP/WH, dan tenaga kesehatan tertentu," pungkas Ahmadi.[]