Rohingya Adalah Kita

Rohingya Adalah Kita
Ilustrasi

Rohingya Adalah Kita

Penindasan dan diskriminasi terhadap Rohingya terjadi sebelum Myanmar merdeka, sebelum tahun 1948. Sejak penaklukan Kerajaan Islam Arakan oleh kerajaan Burma. Kerajaan Burma yang berkuasa saat itu melakukan diskriminasi terhadap etnis-etnis minoritas termasuk diantaranya Rohingya.

Secara Historis, wilayah Arakan dahulunya merupakan bagian jajahan British India. Ketika Myanmar merdeka, wilayah Arakan diakui sebagai negara bagian Myanmar (Rakhine State), namun meskipun merdeka Rohingya tidak diakui sebagai etnis bangsa Myanmar. 

Diskriminasi terhadap Rohingya semakin nyata, pada saat Persiapan kemerdekaan Myanmar tidak ada perwakilan Rohingya yang di undang dalam proses penandatanganan Perjanjian Penyatuan Myanmar (Burma) pada tanggal 12 September 1947.

Penindasan, diskriminasi terus berlanjut. Pada era Pemerintahan Junta Militer (1962-2010) operasi-operasi militer terus dilakukan. Rohingya diisolasi dari bumi Arakan. Penindasan dan diskriminasi terhadap Rohingya dilakukan secara sistematis, hal itu daapat dilihat pada pembentukan Undang-undang tahun 1982. Undang-undang tersebut dikeluarkan untuk menghilangkan status kewarganegaraan Rohingya dari Myanmar. (Hery Aryanto, SHN Advokasi Center).

Menurut data yang di rilis oleh Siegfried Wolf (South Asia Democratic Forum-SADF). Pada negara Bagian Rakhine, terkandung Sumber Daya Alam yang melimpah. Warga Rohingya secara mayoritas adalah Muslim, tinggal di negara bagian Rakhine yang berjumlah sekitar satu juta orang, tetapi mereka bukanlah kelompok masyarakat terbesar di Rakhine.

Sebagian besar warga Rakhime memeluk agama Budha. Konflik yang berkepanjangan serta diskriminasi yang terus dilakukan juga di didukung oleh pemerintah. Bahkan pemerintah menjadikan fundamentalis Budha sebagai sebuah kekuatan untuk menjaga kepentingan dikawasan yang kaya Sumber Daya Alam tersebut.

Disinilah awal terjadinya konflik yang terus berlanjut hingga sekarang. Dari data-data diatas dapa kita lihat bahwasanya, penindasan dan diskriminasi terhadap Rohingya berawal dari tidak diakuinya sebagai warga negara yang merdeka dari jajahan British India. Yang pada akhirnya Myanmar menolak secara sistematis kewarganegaraan Rohingya.

Selain penolakan kewarganegaraan, Rohingya juga didiskriminasi dalam hal budaya serta di eksploitasi secara ekonomi. Kebijakan pemerintah Myanmar yang mendukung Budha Fundamentalis justru memperluas konflik. Sehingga konflik yang terjadi sekarang bukan hanya masalah kewarganegaraan tapi justru sudah melebar menjadi konflik agama.

Akibat konflik yang berkepanjangan, (OHCHR-) 2017 merilis data. Tercatat 60.000 orang warga etnis Rohingya terancam dan memilih untuk mengungsi. Ribuan lebih dibunuh secara keji, ribuan orang lainya dihilangkan secara paksa. Sebanyak 64 persen etnis Rohingya mengalami penyiksaan fisik dan mental. 52 persen perempuan mengalami pemerkosaan  dan pelecehan seksual. Serta penjarahan dan perusakan harta benda tidak terhentikan.

Sebagai manusia tentu kita tidak dapat menerima perlakuan tindakan penindasan dan diskriminasi yang sedang di alami oleh warga Rohingya. Tentu kita sebagai bangsa Indonesia yang merdeka mendesak agar pemerintah melakukan hal-hal yang kongkrit. Sebagaimana yang tercantum di dalam Preambule, pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 “Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala Bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. []

* Penulis adalah Wakil Sekjend Dapil IX PNA