Suara-Suara dari Tanah Kule, Pidie

“Tuntutan kami, tanah 250 hektare milik masyarakat Kule jangan diambil. Kami tidak perlu uang ganti rugi. Kami mau tanah kami, untuk anak-cucu kami nanti.”

Suara-Suara dari Tanah Kule, Pidie
Lokasi pabrik semen di perbatasan Gampong Kulee dan Gampong Cot. (sinarpidie.co/Firdaus)

Suara-Suara dari Tanah Kule, Pidie

“Tuntutan kami, tanah 250 hektare milik masyarakat Kule jangan diambil. Kami tidak perlu uang ganti rugi. Kami mau tanah kami, untuk anak-cucu kami nanti.”

SUATU HARI pada 1996, masyarakat Gampong Kule, Kecamatan Batee, Pidie, merusak fasilitas dan alat-alat berat milik PT indonusa Indra Puri (kini PT Aceh Nusa Indra Puri). Kala itu, pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) itu tengah melakukan penanaman pohon di tanah-tanah yang terhampar di Gampong Kulee, Kecamatan Batee, Pidie.

“Sesaat menjelang penanaman pohon HTI PT Aceh Nusa Indra Puri, masuklah PT Samana Citra Agung.  Mereka masuk lewat keuchik, Alm. Teungku Darkasi. Mereka (PT Samana Citra Agung-red) meminta keuchik memobilisasi masyarakat untuk mengusir HTI PT Aceh Nusa Indra Puri,” kata Muhammad Salabi, mantan Keuchik Gampong Kulee, Kecamatan Batee, Pidie, Selasa 17 Oktober 2017.

Baca: Pemkab Pidie Diminta Selesaikan Persoalan Warga dengan Pabrik Semen

Demo yang disertai perusakan alat berat serta fasilitas PT Aceh Nusa Indra Puri, mendorong pemerintah untuk turun tangan. “Dua kali tim pemerintah turun ke lapangan untuk menjumpai kami. Sekali dari provinsi, dan sekali dari kabupaten. Kemudian, dibuat rapat di Banda Aceh. Dipimpin oleh Wakil Gubernur Aceh, Zainuddin Ag. Gubernur Aceh saat itu Syamsuddin Mahmud,” kata Muhammad Salabi lagi.

Hasil dan kesepakatan bersama saat itu, lahan yang sebelumnya dikuasai PT Aceh  dibagi menjadi beberapa bagian. 312 hektare diberikan untuk masyarakat di Kecamatan Muara Tiga. Sedangkan masyarakat di Gampong Kule, Kecamatan Batee, memperoleh lahan seluas 250 hektare. Hutan produksi.

Di lain pihak, HTI milik PT Aceh Nusa Indra Puri kemudian menyusut dan berpindah ke arah selatan.

“25 hektare untuk Gua Sarang Walet (milik gampong). Pemkab Pidie, 100 hektare, untuk lingkungan Gua Tujoh. PT Samana 1000 hektare untuk pabrik semen,” tutur pria kelahiran 1960 itu.  “Jadi, dalam 1000 hektare tersebut tadi, kepada masyarakat yang menanami pohon dan tanaman di sana, PT Samana diperintahkan untuk membayar ganti rugi. Sementara bagi yang memiliki sertifikat hak milik, disuruh beli. Oleh PT Samana Citra Agung, dia lakukan ganti rugi. Yang garap ½ hektare dibayar Rp. 200 ribu. 1 hektare dibayar Rp 500 ribu. Yang banyak dibayar Rp. 200 ribu. Banyak juga yang tidak dibayar. Untuk warga Gampong Kulee, proses pembayarannya dilakukan di rumah Keuchik Darkasi.”

Sementara itu, ujar Muhammad Salabi, bagi masyarakat Gampong Kulee yang tidak mau merelakan lahan—yang masuk ke dalam 1000 hektare— yang telah diputuskan diberikan untuk PT Samana Citra Agung, “dijemput  ke rumah oleh tentara dan dibawa ke Kodim”.


Anehnya, menurut Muhammad Salabi, setelah proses ganti rugi tersebut selesai, pihak PT Samana Citra Agung mengklaim telah memiliki bukan hanya lahan 1000 hektare tadi, yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi, melainkan juga lahan 250 hektare yang semula diperuntukkan untuk masyarakat.

“Bukan seperti perintah Wakil Gubernur dalam rapat tempo hari yang dilakukan. Yang disuruh pemerintah, mereka (PT Samana Citra Agung-red) dapat 1000 hektare, dan masyarakat Kule dapat 250 hektare. Punya masyarakat 250 hektare untuk tani dan ternak, mengapa dia bilang, dia sudah ganti rugi,” tutur salah seorang warga gampong Kulee lainnya, Abu Bakar.

Menurut Muhammad Salabi, Abu Bakar, dan sejumlah warga yang ditemui sinarpidie.co, 1000 hektare yang konon diberikan oleh pemerintah untuk PT Samana Citra Agung, memang sudah dilakukan pembayaran ganti rugi meskipun tidak kesemuanya tuntas dibayarkan.

 “Tapi yang 250 hektare, memang tidak ada ganti rugi. Dan tidak perlu dia ganti rugi, karena itu lahan masyarakat untuk bertani dan beternak. Sekarang, semua diklaim milik dia,” ungkap Muhammad Salabi.


Konflik dengan PT SCA Dimulai Sejak 1996

Antara 1996 hingga 1998, setelah klaim pembayaran ganti rugi dilakukan PT Samana Citra Agung didegungkan, pihak PT tersebut melakukan pematokan batas lahan dan pemagaran lahan.

“Konflik antara masyarakat Kulee dengan PT SCA, bukan terjadi di tahun 2016 dan 2017. Tapi yang lebih parah pernah terjadi pada 1996 dan 1998. Pos tentara 131 dan pos Brimob, yang dibangun untuk menjaga lahan PT, dibakar semua. Pagar dirusak. Dipalang. Sepanjang jalan dirusak.  Begitu diklaim, begitu meletus konflik,” kata Muhammad Salabi, menjelaskan. “Biadab orang Kule menurut orang luar lihat, karena saat sudah ada pabrik hendak diganggu, minta ganti rugi lahan. Begitu mungkin pandangan orang luar terhadap kami. Tolong tulis ini, agar mereka tahu permasalahan yang sebenarnya. Masalahnya bukan hari ini saja.”

Muhammad Salabi melanjutkan, “Tuntutan kami, tanah 250 hektare milik masyarakat Kulee jangan diambil. Kami tidak perlu uang. Kami mau tanah kami, untuk anak-cucu kami nanti. Dan kami siap mati. Sekali lagi, siap dan tidak takut mati untuk mempertahankan tanah kami! Jika terpaksa mau diambil tanah 250 hektare tersebut, boleh asalkan ada kesepakatan berapa jumlah saham bagi gampong kami. Setidak-tidaknya, meskipun lahan untuk bertani dan beternak tidak ada lagi, anak cucu kami bisa ada persen bagi hasil dari keuntungan pabrik semen. Kami mendukung 100 persen pendirian pabrik semen!”

Di lain pihak, PT SCA membantah fakta tersebut. “Memang ada lahannya, tapi di luar area (pembangunan PT Semen Indonesia Aceh). Kita tidak tahu milik siapa. Yang diklaim lahan itu diambil oleh PT Samana tidak benar,” kata Safaruddin SH, kuasa hukum PT SCA dalam konferensi pers di salah satu rumah makan di kawasan Banda Aceh, Jumat 22 September 2017, sebagaimana dilansir dari aceh.tribunnews.com.

sinarpidie.co bertanya,  ihwal kebenaran isu yang berhembus “di luar”: warga meminta ganti rugi lahan. Muhammad Salabi menjawab, “Kami mau kejelasan 250 hektare lahan kami! Karena itu tempat cari makan kami dan sekarang sudah tidak ada lagi! Kesepakatan lainnya nanti setelah itu jelas dulu.” 


Abubakar (kemeja lengan panjang dan peci hitam) beserta sejumlah warga Kule lainnya, saat diwawancarai sinarpidie.co. 

PRIA itu terkapar di atas dipan bambu di teras rumahnya di Gampong Kule, Kecamatan Batee Pidie. 

“Bagi kami, cukup perjelas saja mana lahan yang sudah dibeli dan mana yang belum dibeli. Janji dulunya kontrak. Bukan jual-beli. Belakangan, sudah dikatakan jual-beli. Dulu, binatang bisa ke sana seperti biasa, manusia kerja seperti biasa. Kalau sekarang mau diambil untuk dia semua. Dulu sudah dipagar, tapi sudah kami rusak, kami buang semuanya. Sekarang jalan ke sana sudah kami blokir,” kata pria yang mengenakan sarung dan kaus singlet itu.

“Jangan tulis nama. Jangan! Bapak sudah tua dan sakit-sakitan,” ujar seorang perempuan paruh baya, yang keluar dari ruang tamu rumah tersebut.

“Saya tidak takut! Mati saya mau! Yang buat kami sangat sakit hati, kami ini ditindas bukan oleh orang lain, tapi oleh bangsa sendiri. Orang Pidie sendiri. Asalnya orang Sanggeue. Betul-betul kurang ajar! Seharusnya, dia itu orang pintar, bantu masyarakat, bina masyarakat. Tapi yang terjadi, kami ini diinjak, yang kenyang cukup dia saja.”

Dia mengenang, dulu ada lahan garapannya yang sebenarnya tak ingin dijualnya. Tapi dia dibawa ke “kantor”, tempat di mana ia dipaksa untuk segera melepaskan lahannya itu.

“Semua tanaman dan pohon diratakan dengan alat berat,” kata dia. “Siapa yang berani lawan baju hijau saat itu (konflik-red)? Nyoe hai Nyak, yang lon peugah nyoe berani lon tueng sumpah! Kamoe hana soe bantu. I pemerintah kakeuh dijok-jok aju. Dipeuizin mandum.”

KANTOR itu sesepi lapangan golf. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 14.33 WIB. sinarpidie.co hendak menemui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Aceh, Nurul Bahri SH. Namun, seorang ajudan, pria yang bertubuh tinggi besar, mengajukan sebuah nama, yang menurutnya paham tentang status tanah tempat di mana pabrik semen milik PT Semen Indonesia Aceh (perusahaan patungan PT Semen Indonesia dan PT SCA) akan beroperasi.

“Sama Pak Ucok saja. Dia di lantai tiga. Dan dia orang lama,” kata sang ajudan.

“Pak Mulyadi lebih paham,” kata salah seorang staf di lantai tiga, usai sinarpidie.co menjelaskan tujuan menyambangi kantor tersebut.

Tak lama kemudian, Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat di Kanwil BPN Aceh, Freederik Edison SH, keluar dari ruang kerjanya.
"Wah, Kantor Pertanahan di Sigli yang lebih tahu. Sertipikat, semuanya, dikeluarkan di tingkat II (kabupaten-red). Kanwil tidak mengeluarkan sertipikat,” kata Freederik Edison SH, usai ditanyai tentang keabsahan sertipikat hak pakai dan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki PT Samana Citra Agung (SCA), Senin 16 Oktober 2017. “Maaf, saya buru-buru.”

 

PT SCA

PT Samana Citra Agung, mula-mula, bernama PT Muara Batee Tenggara. Hal tersebut dapat ditelusuri dari apa yang dikatakan pegiat Lingkungan dari KEMPRa, M Oki Kurniawan, seperti yang dilansir dari pikiranmerdeka.co, Kamis, 17 Agustus 2017.

“Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)-nya sudah ada sejak 2 April 2002, berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2002, tentang kelayakan industri semen PT Muara Batee Tenggara,” kata dia.

Masih dilansir dari sumber yang sama, pada  2011, perusahaan itu menjadi PT Samana Citra Agung (SCA). Hal tersebut sebagaimana tertera pada SK Gubernur Aceh Nomor 530/1003 pada 11 Januari 2011, perihal persetujuan kembali kelayakan lingkungan industri semen PT SCA.

Perubahan izin lingkungan kepada PT Semen Indonesia Aceh, melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/BP2T/2016 tentang Perubahan Izin Lingkungan untuk Industri Semen di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dari PT Samana Citra Agung menjadi PT Semen Indonesia diterbitkan pada 2016. Surat tersebut keluar setelah PT SCA dan PT Semen Indonesia berada di bawah badan hukum PT Semen Indonesia Aceh (PT SIA), sebuah perusahaan yang hendak menjadikan kawasan di Kecamatan Muara Tiga dan Batee, Pidie, sebagai tempat produksi semen.

“PT SIA tidak perlu Dokumen AMDAL  yang baru karena statusnya pengalihan kepemilikan (sebelumnya dimiliki PT Samana Citra Agung-red). Hanya saja, karena ada beberapa hal yang harus diperbaharui, maka perlu adendum dokumen AMDAL. Proses adendum AMDAL PT SIA sudah dimulai sejak 10 Oktober yang lalu. Saat ini, posisi dokumen ada di Pemakarsa (PT. SIA-red). Ada beberapa masukan dan perbaikan yang harus dilengkapi. Kalau sudah dilengkapi, kami (Komisi Penilai AMDAL Aceh-red), akan mengevaluasi. Kewenangan kami hanya pada mengeluarkan rekomendasi kelayakan,” kata Zulfahmi, salah seorang anggota Komisi Penilai AMDAL Aceh, di ruang kerjanya, di Banda Aceh, Senin, 16 Oktober 2017.

Padahal, dokumen AMDAL berlaku lima tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan. Di samping itu, dokumen AMDAL juga dinyatakan kadaluarsa apabila kegiatan fisik utama suatu rencana usaha atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan. []sinarpidie.co