Tarmizi: Semua Pihak Harus Mendukung Wacana Membangun Pabrik Refinery

Tarmizi: Semua Pihak Harus Mendukung Wacana Membangun Pabrik Refinery
Tarmizi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Aceh.

Tarmizi: Semua Pihak Harus Mendukung Wacana Membangun Pabrik Refinery

Menangapi penyataan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, terkait Peraturan Gubernur yang akan segera diterbitkan untuk melarang seluruh perusahaan kelapa sawit yang mengekspor Clude Palm Oil (CPO) mentah ke luar Aceh dan akan membangun pabrik Refinery di Kabupaten Nagan Raya pada Selasa 29 Agustus 2017 lalu. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Aceh Tarmizi, mendukung penuh langkah strategis yang di ambil Gubernur Irwandi tersebut.

“Jadi kami dukung rencana gubernur Aceh untuk mewujudkan kedaulatan pangan Aceh. Kita tidak boleh selamanya mengekspor bahan mentah, harus ada upaya sesegera mungkin untuk ekspor barang jadi, seperti yang sampaikan Pak Irwandi itu,” kata Tarmizi kepada acehnwes.co pada Jumat 1 Sepetember 2017.

Menurut Tarmizi yang juga menjabat sebagai koordinator claster ketahanan pangan dalam tim penyusunan RPJM Aceh 2017-2022 tersebut, semua pihak seharusnya mendukung langkah strategis Pemerintahan Aceh yang akan membangun pabrik Refinery untuk menambah nilai ekonomis dari pengolahan kelapa sawit di Aceh, bukan sekedar ekspor CPO.

“Hanya saja, saya pikir SKPA dan pihak-pihak terkait lainya harus segera menyusun langkah-langkah strategis dan sistematis untuk mewujudkan apa yang sudah diwacanakan Gubernur tersebut. Gubernur menargetkan tahun depan sudah mulai membangun dan pada tahun 2021 sudah mulai ekspor. Jadi menurut saya harus cepat direspon,” papar Tarmizi.

Untuk memulai langkah awal yang harus dilakukan pemerintah Aceh adalah dengan menentukan satu Kawasan Ekonomi yang baru, atau pemerintah Aceh bisa saja memanfaatkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah ada seperti KEK Arun Lhokseumawe, hal itu menurutnya untuk memangkas biaya produksi dan distribusi.

“KEK Arun itu cukup luas, tapi kalau untuk memangkas biaya distribusi maka sebaiknya membuka kawasan ekonomi khusus yang baru seperti di wilayah pantai barat selatan Aceh yang memang penghasil CPO, misalnya Nagan Raya,” tambahnya.

Pun demikian, jika nantinya yang di bangun pemerintah Aceh hanya penampung minyak mentah kelapa sawit atau CPO, menurutnya itu tidak akan cukup memberi keuntungan ekonomis bagi Aceh.

Dirinya berharap pemerintah Aceh membangun pabrik yang memiliki fasilitas industri yang mampu mengolah minyak mentah menjadi produk yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industry.

“Syarat-syarat untuk di bangun pabrik industri di Aceh yang mampu mengolah CPO mentah menjadi barang jadi yang bisa langsung digunakan sudah cukup syarat. Tenaga kerja kita melimpah. Kemudian, Jika di kalkulasikan setiap harinya dari PTP yang ada di Aceh saja ada 700 ton CPO. Itu baru 20 % dari seluruh produksi CPO yang ada di Aceh. Dan kualitas CPO kita ini terbaik. Jadi saya pikir kita sudah harus mengambil keuntungan ekonomis terkait pengolahan CPO ini dari hulu sampai ke hilir,” tambahnya.

Karena  pembangunan pabrik tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar, menurutnya pemerintah Aceh nantinya harus melakukan skema bagi hasil atau Production Sharing Cost (PSC) dengan perkebunan nusantara atau PTP dan dengan pengusaha-pengusaha besar kelapa sawit di Aceh guna memberikan dukungan terhadap rencana besar gubernur Aceh tersebut.

“Tidak perlu ada yang khawatir dengan wacana Gubernur tersebut, lebih baik kita segera memikirkan langah-langkah strategisnya untuk mendukung rencana tersebut agar kita dapat mewujudkan Aceh yang hebat,” pungkasnya.[]