Telor dan Supermi Bukanlah Solusi

Kebijakan yang nyata serta keberanian sang penguasa yang kami nanti, Coba bayangkan betapa kayanya Negeri ini.

Telor dan Supermi Bukanlah Solusi

Telor dan Supermi Bukanlah Solusi

Kebijakan yang nyata serta keberanian sang penguasa yang kami nanti, Coba bayangkan betapa kayanya Negeri ini.

Kota Subulussalam yang memiliki luas daerah 1.391 km² terletak pada posisi 02027’30″ – 03000’00″ LU dan 097045’00″ – 98010’00″. Di balik tanahnya yang subur serta iklimnya yang mendukung aktifitas perkebunan kelapa sawit. Tercatat lebih dari 15 izin perkebunan dan pertambangan yang menguasai 82.476 hektar atau 10 persen dari total wilayah kota Subulussalam. 

Perkebunan kelapa sawit tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat. 

Padahal sudah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial atau dengan kata lain disebut dengan Corporate Social  Responsibility (CSR) terhadap masyarakat di sekitarnya. Adapun tanggung jawab itu adalah: Bidang Sosial, Bidang Ekonomi, dan Lingkungan.

Perkebunan kelapa sawit di Subulussalam rata-rata dilakukan dengan cara terbuka. Lokasi konsesi banyak berada pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga aktivitas ini rentan terhadap banjir ketika curah hujan tinggi, yang disebabkan sungai sungai dangkal dan pohon yang sudah tidak ada lagi dan akhirnya  secara bebas air masuk ke pemukiman penduduk. 

Sungai yang merupakan jantung kehidupan bagi warga dan masyarakat Subulussalam saat ini pun telah ternodai. Terdapat lebih kurang ada 13 anak sungai besar dan kecil yang sebagian besar sungai-sungai ini merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat. 

Namun kini hampir semua DAS di wilayah Subulussalam mengalami kerusakan dan pencemaran berat. Sumber utama pencemaran berasal dari limbah perusahaan sawit, limbah domestik, dan limbah organik.

Sudah banyak anak sungai yang dirusak atau ditutup akibat aktifitas perkebunan kelapa sawit. Perusahaan PT. Mitra Sejati Sejatera Bersama Contohnya, yang berada di Kecamatan Sultan Daulat, hampir semua anak-anak sungai ditutup dan rawa-rawa dikeringkan, sehingga ketika musim hujan maka Sungai Lae Souryara begitu cepat meluap dan berdampak musibah bagi anak pribumi sendiri. 

Akibatnya, setiap tahun banjir menghampiri rumah rumah warga, tetapi tidak ada solusi melainkan hanya "TELOR dan SUPERMI" dibawa berpeti-peti sambil selfi di tengah tengah masyarakat yang tertimpa banjir. Seolah olah mereka peduli padahal mereka lebih kejam ketika mereka membiarkan investor kotor yang menguras dan merusak negeri kita sendiri.

Pasal 33 UUD 1945 yang Terabaikan

Dalam konteks yang lebih mendasar, salah satu mandat pasal 33 UUD 1945 terabaikan, yang isinya, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pasal ini merupakan salah satu prinsip mendasar bagaimana seharusnya mengelolah sumberdaya alam termasuk air harus di kedepankan bukan malah dijadikan penopang perekonomian investasi kotor yang dipraktikan perusahaan perkebunan dan lain sebagainya.

Tindakan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Subulussalam sangat jelas menyalahi UU nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga wajar menerima sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan (termasuk air di dalamnya) yang tertuang pada pasal 59, pasal 98 sampai dengan 103.

Tanggung jawab korporasi di sektor industri perkebunan kelapa sawit ini diharapkan dapat memperkuat wacana tentang tanggung jawab aktor non negara – khususnya korporasi – terhadap hak asasi manusia. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pihak, khususnya pemerintah Kota Subulussalam, lembaga bisnis, lembaga-lembaga nasional-internasional, dan masyarakat sipil dalam melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan penerapan parameter hak asasi manusia di sektor bisnis.

Harapannya, kepada Pemerintah Kota Subulussalam, khususnya DPRK Kota Subulussalam agar berani bertindak tegas dalam upaya penyelamatan sumberdaya alam kota Subulussalam demi kemakmuran anak cucu kita di masa depan. sehingga generasi ke depan dapat menikmati mata air yang bersih, bukan mengeluarkan air mata kesedihan akibat kezoliman pihak perusahaan di tanah nenek moyang kita sendiri.[]

Ali Akbar merupakan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.