Terkait Penundaan PAW, Tgk Amryadi Cureh: Saya Dizalimi

Saya dizalimi, selama ini saya sudah sangat bersabar menjalani atas apa yang dilakukan terhadap saya

Terkait Penundaan PAW, Tgk Amryadi Cureh: Saya Dizalimi
Tgk Amryadi Cureh

Terkait Penundaan PAW, Tgk Amryadi Cureh: Saya Dizalimi

Saya dizalimi, selama ini saya sudah sangat bersabar menjalani atas apa yang dilakukan terhadap saya

Bireuen - Langkah keputusan penundaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Abdul Gani Isa dan peresmian pelantikan Tgk Amryadi Cureh sebagai anggota Dewan Perwalian Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen dari fraksi Partai Aceh kian menimbulkan polemik. 

"Apa alasan Ketua DPRK Bireuen pak Wan (Ridwan Muhammad-red) menunda pelantikan saya, padahal SK dari Gubernur Aceh sudah turun dan diterima DPRK, semua proses dan mekanisme tahapan surat-menyurat juga sudah terpenuhi," tanya Tgk Amryadi Cureh, dengan nada geram, Rabu 13 Desember 2017.

Dia mengakui selama ini sudah sangat bersabar terhadap apa yang terjadi pada dirinya, ia merasa dizalimi dengan dengan penundaan PAW, apalagi semua surat menyurat sudah lengkap. 

"Saya dizalimi, selama ini saya sudah sangat bersabar menjalani atas apa yang dilakukan terhadap saya. Semua surat sudah lengkap, sampai yang terakhir SK dari Gubernur. Penundaan itu jelas mengulur-ngulur waktu," ucap pria yang akrap disapa Tgk Am itu. 

"Stop penzaliman. Saya tegaskan, Pak Wan selaku ketua untuk menghentikan cara berpolitik menunda PAW dan pelantikan saya. Sudah lama saya tau dan mengikuti setiap proses surat diperlambat," timpalnya.

Menurut Amryadi, Surat Keputusan Gubernur itu harus dilaksanakan, sidang paripurna peresmian dan pelantikan itu tidak membutuhkan penyetujuan kuorum untuk dilakukan. Karena itu menindak lanjuti keputusan Gubernur Aceh.

"Karena PTNU itu gugatan tentang surat menyurat dalam tata usaha negara, jadi jangan ada alasan untuk menunda. Pendukung saya sudah minta untuk turun langsung ke DPRK Bireuen untuk menanyakan apa alasan lagi belum dilakukan pelantikan," pungkas Tgk Am.

Sebelumnya, Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor 171/1133/2017 sudah ditanda-tangani oleh Irwandi Yusuf pada 15 November 2017. SK tersebut pun sudah diterima pihak DPRK Bireuen pada tanggal 25 November 2017.

 Namun hingga  hari ini belum dilakukan sidang rapat paripurna peresmian, pelantikan dan pengambilan sumpah dengan alasan Ketua DPRK Ridwan Muhammad adanya surat dari penasehat hukum saudara Abdul Gani Isa yang ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris Dewan Bireuen yang meminta penundaan karena melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap keputusan Gubernur Aceh tersebut.[]