Terkait Peserta PPS Minus, KIP Bener Meriah Lakukan "Jemput Bola"

"Kuota peserta minimal 6 orang setiap kampung, namun ada beberapa kampung pesertanya yang masih kurang"

Terkait Peserta PPS Minus, KIP Bener Meriah Lakukan
Ketua KIP Bener Meriah, Muktarudin

Terkait Peserta PPS Minus, KIP Bener Meriah Lakukan "Jemput Bola"

"Kuota peserta minimal 6 orang setiap kampung, namun ada beberapa kampung pesertanya yang masih kurang"

Bener Meriah - Komisi Independe Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah telah menyelenggarakan seleksi tes tulis bagi calon Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan mengumumkan hasil peserta yang lulus melaui hasil rapat pleno Komisioner KIP setempat.

Ketua KIP Bener Meriah, Muktarudin Rabu (21/2/2018) di ruang kerjanya kepada awak media mengatakan, dari hasil pleno masih ada beberapa kampung di Bener Meriah yang peserta PPS kurang dari kuota minimal.

Lanjutnya, untuk setiap PPS, kuota peserta minimal 6 orang setiap kampung, namun ada beberapa kampung pesertanya yang masih kurang. Bahkan KIP telah melakukan perpanjangan waktu pendaftaran penerima peserta sampai dua kali, hasilnya tetap saja dari beberapa kampung tersebut tidak ada yang mendaftar.

"Oleh karena itu kami dari KIP Bener Meriah melakukan "jemput bola", artinya mendatangi kampung tersebut dan meminta kepada Kepala Kampung untuk menyampaikan kepada masyarakat yang berminat ikut sebagai PPS," jelas Muktarudin.

"Dari kampung yang minus peserta PPS yang kami kunjungi hari ini lanjut Muktarudin, diantaranya Kampung Ayu Ara, Timur Jaya dan Bale Musara di Kecamatan Permata. 

"Bagi daerah yang minus peserta PPS maka bagi warga masyarakat di kampung tersebut yang berminat dan tentunya memenuhi syarat akan diterima menjadi PPS tanpa mengikuti seleksi lagi " jelas Ketua KIP Bener Meriah.

Dia menambahkan, terkait peserta yang telah mengikuti tes tulis dan dinyatakan lulus tetap memerlukan uji publik kebenaran peserta untuk memastikan mereka tidak terlibat sebagai aparat kampung, baik itu Bendahara, Seketaris Kampung, Kaur, Pendamping Desa, tidak terkecuali bagi mereka yang menerima gaji dari pemerintah yang bersumber dari APBN, APBK, APBA untuk menjadi PPS. 

"Sampai hari ini KIP telah menerima 3 laporan dari masyarakat terkait diduga adanya peserta yang bekerja sebagai aparat Kampung," tegasnya.[]