Tim Saber Pungli Aceh Berhasil Lakukan 53 Operasi Tangkap Tangan

Tim Saber Pungli Aceh Berhasil Lakukan 53 Operasi Tangkap Tangan
Ilustrasi

Tim Saber Pungli Aceh Berhasil Lakukan 53 Operasi Tangkap Tangan

Banda  Aceh – Tim Saber Pungli Aceh menyatakan, saat ini pihaknya telah berhasil melakukan 53 operasi tangkap tangan kasus pungutan liar (Pungli) di sejumlah daerah di Aceh.

“Sejak dibentuk, Tim Saber Pungli Aceh telah berhasil melakukan 53 Operasi Tangkap Tangan dengan jumlah tersangka sebanyak 94 orang dan mengamankan barang bukti sebanyak Rp857 juta lebih,” kata sebagai Ketua Pelaksana UPP Pungli Aceh, Kombes Pol Erwin Faisal.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungli Sektor Perizinan dan Pengadaan Barang dan Jasa, di Ruang Serbaguna Setda Aceh, Selasa 7 November 2017.

Kombes Pol Erwin Faisal yang juga menjabat sebagai Irwasda Polda Aceh  turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Aceh terhadap Tim Saber Pungli Aceh.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh, Dermawan, mengingatkan seluruh jajarannya untuk menghindari praktik meminta atau memberikan fee.

“Bapak Gubernur selalu menegaskan, bahwa Pemerintah Aceh menganut mazhab hana fee. Ini menjadi catatan bagi kita untuk mendukung komitmen pimpinan daerah dengan tidak melakukan pungli serta menolak menerima fee atau komisi dari manapun,” tegasnya.

Sekda juga mengungkapkan, pungutan liar merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena perilaku ini seakan sudah menjadi tradisi yang ada sejak lama.

“Pungli sengaja dibangun oleh oknum atau jaringan tertentu untuk mempermudah jalan bagi mereka yang tidak taat aturan, sehingga merusak dan memperburuk sistem hukum yang telah dibangun Pemerintah. Ironisnya, budaya Pungli ini sudah berlangsung secara masif sehingga tidak mudah untuk diberantas,” ujarnya.

Selanjutnya, sambung Sekda, dalam konteks dunia usaha, Pungli bisa mempengaruhi iklim investasi dan merusak daya saing dunia usaha.

“Orang yang tadinya mau berinvestasi di Indonesia, tapi karena adanya pungli, mereka menjadi enggan untuk mengembangkan usahanya sebab tradisi pungli adalah gambaran yang menunjukkan lemahnya tingkat kedisiplinan aparatur di negeri ini,” cetusnya.

Terakhir, maraknya pungli akan menjadi gambaran betapa merosotnya wibawa hukum. Aturan hukum yang telah disusun sedemikian rupa telah dicabik-cabik oleh perilaku buruk oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Oleh sebab itu, tidak ada kata lain yang bisa dikatakan dalam rangka memberantas Pungli, selain usaha keras untuk memberantas perilaku buruk ini hingga ke akar-akarnya. Untuk itu, perlu gerakan bersama yang dilakukan secara kolosal di semua lini agar dapat memerangi perilaku buruk ini,” pungkas Darmawan.[]