Wabup Bener Meriah: Perencanaan Dana Desa Harus Melibatkan Masyarakat

Dana desa tidak ditujukan untuk kemaslalahatan satu orang, tapi untuk kemasyalahatan desa

Wabup Bener Meriah: Perencanaan Dana Desa Harus Melibatkan Masyarakat

Wabup Bener Meriah: Perencanaan Dana Desa Harus Melibatkan Masyarakat

Dana desa tidak ditujukan untuk kemaslalahatan satu orang, tapi untuk kemasyalahatan desa

Bener Meriah - Wakil Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi, membuka bimbingan teknis evaluasi rancangan peraturan kampung tentang anggaran pendapatan dan belanja kampung tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan Kompak Aceh di Aula Sekdakab setempat., Rabu 14 Maret 2018.

Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah dalam arahannya menyampaikan, pelanggaran dana desa sudah menjadi isu yang sangat krusial. “Isu yang harus benar-benar disikapi dengan baik, dari awal sampai ahir, dari hulu sampai ke hilir. Kita tidak ingin Bener Meriah bermasalah di dalam pengelolaan dana desa,” ujar Abuya Sarkawi.

Dia meminta, sebelum perencanaan pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat dan tidak ide sepihak dari orang seseorang. “Karena dana desa tidak ditujukan untuk kemaslalahatan satu orang, tapi untuk kemasyalahatan desa, ini harus dipastikan berjalan,” tegasnya Sarkawi.

Selain itu, Wabup Bener Meriah juga meminta agar dalam perencanaan pelaksanaan dana desa menggunakan SDM lokal, dan yang paling penting pengerjaan harus sesuai aspek.

“Saya juga berharap agar tim pendamping terlibat, jangan buang badan, dan saya tidak ingin kasus yang pernah terjadi terulang lagi,” terangnya.

Dalam kempatan itu Wabup menyampaikan, selama ini diduga banyak terjadi penyimpangan di bagian pinggir, karena merasa pengawasan kurang. Tapi Fenomena baru telah terjadi pergeseran, penyimpangan banyak terjadi di bagian tengah, karena merasa pengawasan tertuju di bagian pinggir

“Maka dari itu saya minta agar Camat yang ada di kawasan tengah tolong diawasi dengan telitik dan baik, dengan tujuan umenjaga kepentingan masyarakat,” pintanya.

”Kadang-kadang pengerjaannya sudah bagus, perencanaan sudah bagus, pelaporan tidak benar, akhirnya bermasalah. Maka di sinilah saya harap para pendamping harus melakukan pendampingan yang benar,” harap Tgk. H. Sarkawi.

Dia juga berharap  pengelolaan dana desa di tahun 2018 ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terhindar dari permasalahan hukum ,dan pekerjaan yang dihasilkan dari dana desa bukan hanya sekedar siap, tapi harus ada manfaatnya.

Sementara itu, Koordinator Kompak Aceh, Diki Arisandi dalam laporanya menyampaikan, kegiatan bimbingan teknis evaluasi rancangan peraturan kampung ini sebenarnya tidak cukup dilaksanakan dalam satu hari. Namun kita mencoba merespon yang kemudian menjadi peraturan tingkat Kabupaten terkait sebahagian pelimpahan kewenangan kepada para Camat di Bener Meriah.

Dia menambahkan, sesuai Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan kampung, Bupati Bener Meriah telah medelegasikan kewenangan untuk melakukan evaluasi rancangan Qanun kampung tentang APBKampung kepada Camat. Pelendegasian kewenangan tersebut merupakan bentuk pengejawatan terhadap amanat PP nomor 43 tahun 2014 pada pasal 101 dan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 23, di mana disebutkan bahwa Bupati/Walikota dapat mendegelasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Camat.

Diki menambahkan, sejauh ini keberadaan kecamatan dalam konteks fasilitas dan evaluasi APBKampung masih belum dioptimalkan, karena pelaksanaan evaluasi rancangan APBKampung masih dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melaui Dinas DPMK  sehingga harapan yang inggin diwujudkan sampai 2017 belum berjalan dengan baik dan maksimal.

"Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan beragam kendala bagi pemerintah kampung dan kabupaten sendiri, seperti jarak/akses yang lebih jauh berkonsekuensi terhadap beban biaya yang lebih besar bagi pemerintah kampung, ruang interaksi/konsultasi yang terbatas dan proses evaluasi yang tidak berjalan optimal akibat keterbatasan waktu yang memiliki oleh pihak kabupaten," jelasnya.

Kepala Dinas DPMK Bener Meriah, Drh Sofiyan menyampaikan, hal yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah, SKPK/OPD, camat dan aparatur kecamatan memperoleh tentang  mekanisme penganggaran desa sesuai regulasi nasional dan daerah.

"Camat dan aparatur kecamatan memperoleh pengetahuan teknis terkait pelaksanaan pendelegasian kewenangan evaluasi rancangan qanun kampung tentang APBKampung. Tercapainya kesepakatan multi sektor dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pelimpahan kewenangan kepada camat dalam melakukan evaluasi rancangan qanun kampung tentang APBKampung. Tersediannya mekanisme dan instrument teknis pelaksanaan evaluasi rancangan qanun kampung tentang APBKampung," ungkap Sofyan.[]