Wakil Bupati Pidie Bicara di Festival Iklim

Pengalokasian dana desa untuk perlindungan lingkungan dan hutan

Wakil Bupati Pidie Bicara di Festival Iklim
Festival Iklim di Jakarta: Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud, ST (tengah). (Foto: SICCR-TAC)

Wakil Bupati Pidie Bicara di Festival Iklim

Pengalokasian dana desa untuk perlindungan lingkungan dan hutan

Jakarta - Komitmen dan capaian Aceh dalam pengendalian perubahan iklim dibuktikan dalam keterlibatan mengikuti Festival Iklim 16-17 Januari 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta. Festival dan pameran skala nasional tersebut juga menghadirkan sesi talk show khusus tentang capaian Aceh dalam menghadapi perubahan iklim melalui mekanisme proyek Support to Indonesia’s Climate Change Response-Technical Assistance Component (SICCR-TAC).  Acara ini membahas pembelajaran dari Kabupaten Pidie dalam pengalokasian dana desa untuk perlindungan lingkungan dan hutan, serta inisiasi-inisiasi daerah dalam perubahan iklim.

Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud, ST, yang menjadi pembicara pada 17 Januari membahas pentingnya regulasi tingkat daerah yang komit pada upaya-upaya pelestarian hutan dan lingkungan. 

“Kita sedang mempersiapkan peraturan bupati yang mengatur supaya penyaluran dana desa dapat menambahkan indikator lingkungan sehingga dananya dapat dialokasikan bagi upaya pelestarian hutan dan lingkungan. Ini adalah inovasi dan pertama di Indonesia” sebut Fadhlullah. 

Selama ini indikator yang dipakai dalam penyaluran dana desa diantaranya meliputi aspek jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan. Fadhlullah memaparkan bahwa Pidie adalah salah satu wilayah yang memiliki intensitas bencana ekologis seperti banjir yang tinggi. Tidak hanya bencana seperti banjir atau longsor, warga di kabupaten ini juga sering konflik dengan satwa liar seperti gajar. Hewan-hewan ini kerap mendatangai permukiman warga dan merusak tanaman atau kebun milik warga desa. Bukan tanpa sebab gajah-gajah tersebut mendatangi tempat tinggal penduduk. Hal tersebut merupakan akibat dari habitat atau tempat tinggalnya sudah rusak akibat perambahan hutan yang sangat masif dalam kurun waktu beberapa tahun ini.  Keseriusan menjaga dan melestarikan hutan menjadi perhatian dan prioritas penting pemerintahan yang baru genap berusia enam bulan ini. 

“Karena ini demi kepentingan masyarakat, kami ingin menghadirkan lingkungan terbaik bagi masyarakat kita. Itu yang paling penting” papar Wakil Bupati Pidie.

Namun komitmen dan semangat pemerintah Pidie ini tidak semudah dan semulus yang direncanakan. Peraturan bupati ini terkendala oleh belum adanya regulasi di tingkat nasional yang mengatur tentang inisiasi dari daerah seperti ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Universitas Syiah Kuala, Dr Yanis Rinaldi, SH, M.Hum yang juga menjadi pembicara pada talk show tersebut. Pakar hukum lingkungan tersebut mengkritisi kementerian tertentu yang memiliki pola pikir yang kontraproduktif dengan inovasi dan gagasan baru di tingkat daerah.

“Seharusnya pemerintah pusat dapat memberikan wewenang atau kesempatan kepada kabupaten Pidie untuk berinovasi dalam alokasi dana desa.”
Ia juga memaparkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari selama tiga tahun penyaluran dana desa desa tidak ada yang dialokasikan untuk upaya kelestarian lingkungan hidup. 

“Sebenarnya inisiasi pemerintah Pidie ini bisa menjadi pilot project dan menjadi pembelajaran bagi daerah-daerah lain berniat untuk mengalokasikan dana desa bagi kelestarian hutan” pungkasnya.